Harus Ada Tindakan Cepat dari Gakkum KLHK untuk Tangani Limbah PT RUM

Friday, 26 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ist / Net

Foto ist / Net

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyampaikan, harus ada tindakan cepat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menangani limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM). Karena selama empat tahun ini adalah waktu yang cukup lama untuk membiarkan masyarakat menderita akibat limbah yang dihasilkan PT RUM.

“Rakyat tak kuasa karena sudah berjuang kemana-mana, ini menunjukan bahwa AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tidak berjalan dengan melibatkan masyarakat,” ujar Saadiah saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI meninjau langsung pipa pembuangan limbah PT RUM di Sungai Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021).

Politisi PKS itu menegaskan, perusahaan atas nama investasi haruslah melengkapi berbagai uji kelayakan AMDAL-nya, terutama izin AMDAL karena ini penting. Apalagi perusahaan ini di tengah lingkungan pemukiman masyarakat. Menurutnya penempatan pipa pembuangan di area aliran sungai juga seharusnya dilarang.

“Karena seperti kejadian ini, pipa bocor atau patah akibat derasnya aliran sungai akan mengakibatkan pencemaran sungai juga mematikan ikan-ikan yang ada di Bengawan Solo. Masyarakat tak berdaya, karena mereka warga kecil yang jika protes ditegur balik bahkan diancam, maka tugas negara adalah melindungi rakyat dan memberikan rasa merdeka untuknya. Yang terpenting adalah adanya kepastian penyelesaian persoalan 3 desa di sekitar area perusahaan. Dan harus ada tindakan tegas jika masih bermasalah,” tegas Saadiah.

Saadiah bersama Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Sukoharjo Solo, meninjau lokasi pencemaran air dan udara yang diakibatkan oleh PT RUM. PT RUM merupakan produsen serat rayon yang dimana sahamnya dimiliki oleh pemegang saham pengendali Sritex. Dirjen Gakkum KLHK juga ikut bersama Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menemui kepala desa dan beberapa masyarakat yang bermukim di bentangan kali yang dilalui pipa pembuangan perusahaan.

See also  Jaksa Agung RI Buka Secara Resmi Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2022

“Tolonglah kami bapak, ibu, kami sudah menderita empat tahun di tempat ini. Setiap hari kami mencium bau busuk yang menyengat, bau itu sangat mengganggu kehidupan kami terutama anak-anak dan orang tua kami. Sebelum Covid-19 kami sudah terbiasa dengan masker, bahkan berlapis-lapis,” kata salah satu warga. (

Berita Terkait

Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Diberhentikan Sementara
Disorot Ombudsman, Perabotan Lapas Cibinong Dicopot
Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem Makarim Jadi 9 Tahun
Operasi ODOL Digelar, 46 Truk Diperiksa, 12 Kena Tilang
Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Aktivis Pati Botok
Mas Botok Dibawa Polisi dari Depan DPR, Warga Sempat Kepung Petugas
OTT KPK Bongkar Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed
KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Tersangka Gratifikasi di Lingkungan DJP

Berita Terkait

Tuesday, 29 September 2026 - 17:16 WIB

Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Diberhentikan Sementara

Monday, 28 September 2026 - 22:17 WIB

Disorot Ombudsman, Perabotan Lapas Cibinong Dicopot

Thursday, 24 September 2026 - 18:24 WIB

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem Makarim Jadi 9 Tahun

Friday, 28 August 2026 - 15:30 WIB

Operasi ODOL Digelar, 46 Truk Diperiksa, 12 Kena Tilang

Wednesday, 26 August 2026 - 17:05 WIB

Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Aktivis Pati Botok

Berita Terbaru

Berita Utama

Mendes Yandri Minta Pendamping Desa Jadi Agen Perlindungan Sosial

Wednesday, 30 Sep 2026 - 22:54 WIB

Berita Utama

ITPLN Luncurkan Tiga Buku Ajar untuk Perkuat Kampus Transisi Energi

Wednesday, 30 Sep 2026 - 12:59 WIB