DAELPOS- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2016-2019 melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.
Program Penataan Kampung Nelayan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis (5/9/2019), meninjau penataan kawasan tepi air (waterfront city) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Peninjauan dilakukan dengan menggunakan kapal patroli TNI Angkatan Laut (AL) Lemukutan untuk menyusuri Sungai Kapuas dari Mako Lantamal XII Pontianak hingga berlabuh di Alun-Alun Kapuas. Seusai peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan Penataan Kawasan Tepi Sungai Kapuas dikerjakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
“Jadi ini waterfront-nya sungai Kapuas yang tersambung dengan sungai Landak, dan tadi kita lihat hasilnya rumah yang membelakangi sungai, sebagian sudah menghadap ke sungai sehingga kita lihat semuanya rapi. Sehingga kita lihat semuanya rapi, mulai dihijaukan. Dalam setahun hingga dua tahun ke depan perbedaannya akan kelihatan, kurang sedikiit saja yang kita kerjakan,” ujar Presiden Jokowi.
Dikatakan Presiden, penataan kawasan tepi sungai di Pontianak, merupakan salah satu dari empat prioritas kawasan tepi sungai/nelayan yang ditata oleh Kementerian PUPR waterfront seperti ini, yakni di Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), dan Kampung Tegalsari (Kota Tegal), dan Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang). “Dari hasil pengamatan saya langsung bersama rombongan tadi waterfroncity yang dibangun di Sungai Kapuas, paling bagus dan rapi,” kata Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk penataan kawasan di Kampung Beting dan Permukiman Benua Melayu Laut (BML), Pontianak sudah rampung dengan penyelesaian pekerjaan minor hingga akhir tahun ini. “Kalau mau ada tambahan sedikit untuk melengkapi maka tahun depan akan selesai final,” kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki penataan kawasan tepi sungai tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat. “Untuk pemanfaatan selanjutnya tinggal bagaimana peran Pemkot untuk pemberdayaan masyarakatnya sehingga dapat mengembangkan potensi kawasan tersebut,” ujarnya.
Di Kawasan Kampung Beting, memiliki bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan kumuh yang kemudian dilakukan penataan secara bertahap tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp 79,2 miliar.
Penataan di Kampung Beting dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.
Sebelumnya pada tahun anggaran 2016-2017, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit dengan total anggaran Rp 30,45 miliar. Untuk selanjutnya saat ini juga tengah diselesaikan Restorasi Masjid Beting dan kawasan sekitar dengan total anggaran Rp 91,1 miliar, dengan progres konstruksi 74% dan ditargetkan selesai November 2019.
Sedangkan untuk penataan permukiman BML, Kementerian PUPR dengan total anggaran tahun jamak 2017-2018 sebesar Rp 49,9 miliar, telah meningkatkan kondisi lingkungan kawasan tersebut. Pekerjaannya mencakup jalur pejalan kaki sepanjang 836 meter, pembangunan mushala, pintu gerbang, pos keamanan, pos polisi, pos babinsa, tandon air 3 pasang, CCTV, dan lampu penerangan.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Didiet Arief Akhdiat, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak Kalbar Junaidi,Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Achmad Zubaidi, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Pontianak Deva Kurniawan Rahmadi.
