DAELPOS.com – Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengikuti Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi IX, dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan BKKBN mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Kependudukan.
Bertempat di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, (05/11). Rapat Kerja juga diikuti oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tb Choesni, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Rapat tersebut dimulai dari perkenalan pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. Adapun rapat kerja perdana ini yaitu mendengarkan paparan masing-masing rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, hingga program dan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mendukung tercapai nya visi dan misi Presiden RI.
Dalam pemaparannya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa terobosan program diantaranya melalui penyusunan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), Grand Desain Pembangunan kependudukan (GDPK) serta rebranding BKKBN secara menyeluruh untuk menyesuaikan diri dan tetap relevan dengan kondisi terkini. Beberapa Anggota Dewan Komisi IX mendukung Rebranding BKKBN dan berharap program KB akan kembali seperti dahulu lagi.
Hasto mengajak masyarakat untuk turut serta dalam proses rebranding ini dengan menggelar lomba logo, tagline, dan jingle. “Dulu BKKBN terkenal dengan program Keluarga Berencana (KB), 2 anak cukup dan kontrasepsi. Padahal BKKBN sejatinya lebih luas dari itu. BKKBN memiliki program dengan cakupan yang luas, yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang dijalankan secara nasional”, jelas Hasto.
Rapat kerja juga membahas beberapa agenda utama di bidang kesehatan, seperti penanganan stunting, penyelesaian defisit BPJS Kesehatan, serta penyelesaian masalah harga obat dan minimnya penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.




![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)



