Menteri Tjahjo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I

Friday, 8 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I, di Batam / Foto Istimewa

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I, di Batam / Foto Istimewa

 DAELPOS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I. Tahun 2019, ada 80 kabupaten/kota dan 11 provinsi yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.

Jumlah tersebut bertambah dari tahun lalu, yakni 71 kabupaten/kota. Sembilan kabupaten/kota yang baru pertama kali dievaluasi adalah Kabupaten Aceh Besar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Merangin, Kota Prabumulih, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cilegon.

Penyerahan hasil evaluasi itu diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada unit penyelenggara pelayanan yang meraih predikat A dan A-, di Batam, Kamis (07/11). Perlu diketahui, pemda wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, dan Banten.

20191107 Peneyerahan Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah I 7

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota masih tetap, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara fokus evaluasi dan pemantauan pada pemerintah provinsi adalah Kantor DPM-PTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah I adalah sebesar 3,36 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,05. “Secara kualitas dan rerata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional,” ungkap Diah.

See also  Menteri Tjahjo: Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi
20191107 Peneyerahan Hasil Evaluasi Yanlik Wilayah I 11

Menteri PANRB juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada dua kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik, dimana ketiga Unit Penyelenggara Pelayanan berkategori A dan A-. Dengan diterimanya piagam penghargaan hasil evaluasi ini diharapkan agar masing-masing Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki pelayanannya menuju pelayanan prima sebagai role model.

Pada acara ini, dihadirkan tiga narasumber untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan publik yakni Dekan FIA UI Eko Prasojo, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.(RED)

Berita Terkait

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang
Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk
Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai
Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim
Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas
Kementerian PU Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Hadirkan 871 Kios dan Los untuk Dukung Aktivitas Ekonomi
Gotong Royong Perbaiki Jembatan, Patriot Transmigrasi dan Warga Mamasa Buka Akses Pengeringan Kopi
Kementerian PU Alirkan Air Dengan Pompa Untuk 15 Hektar Sawah di Pinrang

Berita Terkait

Wednesday, 7 October 2026 - 09:59 WIB

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 October 2026 - 08:19 WIB

Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk

Tuesday, 6 October 2026 - 22:23 WIB

Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai

Monday, 5 October 2026 - 22:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim

Monday, 5 October 2026 - 15:08 WIB

Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas

Berita Terbaru

Energy

Fasilitasi OTA Wolbachia di Kampus, ITPLN Aktif Berantas DBD

Wednesday, 7 Oct 2026 - 16:39 WIB

Ekonomi - Bisnis

Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed Ringkas untuk Bisnis

Wednesday, 7 Oct 2026 - 15:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB