Menkop dan UKM Sebut Sektor KUKM Diintegrasikan dalam Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja

Monday, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada saat Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dengan Agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Perizinan Berusaha, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Ketenagakerjaan di Kementerian Perekonomian. Jakarta, Senin(11/11/2019) / daelpos.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada saat Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dengan Agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Perizinan Berusaha, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Ketenagakerjaan di Kementerian Perekonomian. Jakarta, Senin(11/11/2019) / daelpos.com

DAELPOS.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut sektor koperasi dan UMKM akan diintegrasikan dalam satu UU melalui omnibus law terkait penciptaan lapangan kerja.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki setelah acara Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian di Ruang Rapat Besar Menteri Perekonomian Gedung Ali Wardhana Lt. IV Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, Senin, mengatakan pemberdayaan KUMKM akan terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja dalam sebuah UU.(11/11/2019)

“Kami merasa tidak perlu UU untuk keperluan UMKM dan koperasi, tidak perlu tersendiri jadi bisa diintegrasikan omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja,” kata Teten.

Ia mengatakan penyatuan tersebut dilakukan agar kedua program baik dari sisi UMKM maupun penciptaan lapangan kerja bisa saling terintegrasi.

Meski dalam praktiknya nanti diperlukan semacam pengecualian untuk beberapa regulasi.

“Jadi kami hanya perlu pengecualian dan beberapa regulasi yang memang playing fieldnya enggak bisa sama untuk usaha besar dengan usaha kecil. Ya paling seperti di bidang pembiayaan, dalam perizinan, soal sertifikasi dan lain sebagainya,” kata Teten.

Untuk itu, ia menegaskan, ke depan hanya akan ada satu Undang-Undang melalui Omnibus Law sebagai upaya yang dilakukan untuk penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang yakni UU Penciptaan Lapangan Kerja sementara pemberdayaan KUMKM terintegrasi di dalamnya.

“Tetap satu, dan terkait pemberdayaan KUMKM jadi diintegrasikan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.
Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

See also  Kementerian PUPR Akan Bangun Rusun Bagi Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Jakarta dan Bekasi

Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.(RED)

Berita Terkait

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas
Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa
Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Hutama Karya Bangun Harapan Anak Indonesia melalui Sekolah Rakyat di 4 Wilayah
Respons Cepat Bencana Gayo Lues, Hutama Karya Kerahkan Excavator Bantu Masyarakat Terdampak
Yusril Dorong Integrasi Data Korporasi, Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi
Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Rehabilitasi Rekonstruksi Jalan dan Jembatan di Aceh Tenggara
Serahkan DPD Awards 2026, Mendes: Ini Bukti Orang Desa Tidak Boleh Dipandang Sebelah Mata

Berita Terkait

Wednesday, 11 November 2026 - 22:36 WIB

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Wednesday, 11 November 2026 - 19:29 WIB

Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu

Wednesday, 11 November 2026 - 19:26 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Hutama Karya Bangun Harapan Anak Indonesia melalui Sekolah Rakyat di 4 Wilayah

Wednesday, 11 November 2026 - 16:29 WIB

Respons Cepat Bencana Gayo Lues, Hutama Karya Kerahkan Excavator Bantu Masyarakat Terdampak

Tuesday, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Yusril Dorong Integrasi Data Korporasi, Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi

Berita Terbaru

Nasional

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Wednesday, 11 Nov 2026 - 22:36 WIB

Ekonomi - Bisnis

OJK Dorong Bursa Komoditas Strategis Perkuat Ekonomi Nasional

Wednesday, 11 Nov 2026 - 19:44 WIB