Presiden Pesankan Harmonisasi Komunikasi Forkopimda

Wednesday, 13 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah dan jajaran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya menjalin komunikasi yang harmoni. Hal ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk menyinergikan dan mendukung program pembangunan. Hal ini disampaikannya saat membuka Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dibangun, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu akan memengaruhi tensi di daerah, kalau ada masalah dan ada yang tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani problem (masalah) di daerah. Bupati/Walikota juga harus menjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda,” kata Presiden.

Perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang menyebabkan tatanan sosial berubah, harus serta diantisipasi melalui tindakan preventif. Oleh karenanya Presiden meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam menangani persoalan yang terjadi, terutama di Pemda.

“Karena pola interaksi komunikasi berubah, hubungan sosial antar orang sangat mudahnya lewat WA (WhatsApp), SMS, oleh karenanya banyak perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Saya pesan, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun, jangan menganggap sepele,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan penanganan preventif dalam persoalan hukum yang berpotensi memunculkan konflik dan menghambat pembangunan.

“Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu, jangan ditunggu peristiwa teradi baru diatasi. Harus kita akhiri seperti ini,” tegas Presiden.

Oleh karena itu, menurut Presiden dibutuhkan sinergi dan kerjasama dalam memajukan Indonesia dan mengimplementasikan Program Prioritas Pembangunan Nasional untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

See also  ASN Balai TANAGUPA Raih Ashton Award for Student Research 2020

“Semua harus mengerti mengenai ini (komunikasi), harus bersinergi bersama-sama, tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, sekarang kita blak-blakan, tidak ada lagi yang saling menjegal, sekarang kiat saling bekerja sama, mumpung suasana politik kita saat ini sedang bagus. Ini yang harus kita jaga, semua saling komunikasi, terbuka, dan kita menjaga agenda besar bangsa ini yaitu menjaga persatuan nasional, itu wajib,” imbuhnya.(PRY)

Berita Terkait

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok
Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan
Sidang Isbat Digelar 17 Mei, Idul Adha 2026 Diprediksi Jatuh 27 Mei
Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Longsor di Tol Bocimi KM 72, Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Material Longsor
Kemendes Ajak ADB Indonesia untuk Genjot Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bendung Krueng Pase Kembali Berfungsi, Dukung Pemulihan Pertanian di Aceh Utara
Dari Dermaga ke Sekolah: Hutama Karya Ngebut Bangun Sekolah Rakyat Mamuju

Berita Terkait

Friday, 8 May 2026 - 10:24 WIB

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok

Friday, 8 May 2026 - 09:51 WIB

Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan

Thursday, 7 May 2026 - 18:08 WIB

Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Thursday, 7 May 2026 - 16:03 WIB

Longsor di Tol Bocimi KM 72, Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Material Longsor

Wednesday, 6 May 2026 - 22:53 WIB

Kemendes Ajak ADB Indonesia untuk Genjot Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berita Terbaru

News

Menkeu-Mendagri-MenPANRB Bahas ASN dan Keuangan Daerah

Friday, 8 May 2026 - 01:36 WIB