Dirjen Rehsos : Buat Regulasi Pengangkatan Anak Tanpa Hilangkan Nasab

Thursday, 21 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Edi Suharto memberi arahan serta membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengangkatan Anak yang diselenggarakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap anak WNI agar kebutuhannya terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu banyak anak terlantar karena orangtua yang tidak mampu merawat dan membesarkan anaknya. Mereka terpaksa memberikan anaknya kepada orang lain, atau bahkan dibuang di sembarang tempat.

“Ketika orangtua yang menemukan anak terlantar kemudian mengangkatnya menjadi anak, kemudian agama anak dengan orangtua yang menemukan tidak sama, maka tak jarang agama anak tersebut kemudian mengikuti agama orangtua yang menemukannya. Ini menjadi masalah bagi anak tersebut,” kata Edi Suharto. Merespon fenomena dan permasalah anak tersebut, Edi Suharto mengarahkan bahwa perlu adanya pelaksanaan rapat teknis pengangkatan anak.

Rapat teknis pengangkatan anak ini mampu menyatukan persepsi prosedur dalam pengangkatan anak agar tujuan dari pengangkatan anak itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kegiatan ini, Edi Suharto memberikan arahan agar dibuat matriks berisi rekomendasi teknis pengangkatan anak dari mulai syaratnya hingga prosedur pengangkatannya. Selain itu juga bentuk regulasi pengangkatan anak tanpa menghilangkan nasab (tali keturunan) anak itu sendiri, dan tentu juga harus ada monitoring dan evaluasinya.

Sebanyak 30 peserta hadir dalam kegiatan yang diadakan di Blue Sky Hotel Pandurata, Jakarta ini. Peserta terdiri dari perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, KPAI, Unicef, Yayasan Sayap Ibu Jakarta, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Dukcapil Kota Depok. (RED)

See also  Kementerian PANRB Gandeng PMI Adakan Donor Darah

Berita Terkait

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas
Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa
Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Hutama Karya Bangun Harapan Anak Indonesia melalui Sekolah Rakyat di 4 Wilayah
Respons Cepat Bencana Gayo Lues, Hutama Karya Kerahkan Excavator Bantu Masyarakat Terdampak
Yusril Dorong Integrasi Data Korporasi, Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi
Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Rehabilitasi Rekonstruksi Jalan dan Jembatan di Aceh Tenggara
Serahkan DPD Awards 2026, Mendes: Ini Bukti Orang Desa Tidak Boleh Dipandang Sebelah Mata

Berita Terkait

Wednesday, 11 November 2026 - 22:36 WIB

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Wednesday, 11 November 2026 - 19:33 WIB

Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa

Wednesday, 11 November 2026 - 19:29 WIB

Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu

Wednesday, 11 November 2026 - 19:26 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Hutama Karya Bangun Harapan Anak Indonesia melalui Sekolah Rakyat di 4 Wilayah

Wednesday, 11 November 2026 - 16:29 WIB

Respons Cepat Bencana Gayo Lues, Hutama Karya Kerahkan Excavator Bantu Masyarakat Terdampak

Berita Terbaru

Nasional

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Wednesday, 11 Nov 2026 - 22:36 WIB

Ekonomi - Bisnis

OJK Dorong Bursa Komoditas Strategis Perkuat Ekonomi Nasional

Wednesday, 11 Nov 2026 - 19:44 WIB

Nasional

Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa

Wednesday, 11 Nov 2026 - 19:33 WIB

Nasional

Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu

Wednesday, 11 Nov 2026 - 19:29 WIB