DAELPOS.com – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, tujuan pencetusan program Program One Pesantren One Product (OPOP) sebagai upaya menggairahkan ekonomi pesantren di wilayah Jawa Barat. “Menilik fungsinya, OPOP merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren dengan menghadirkan ragam kegiatan, antara lain memberi pelatihan bisnis berbasis daring, mengadakan aktivitas magang, pelatihan cara mengelola uang, dan pendampingan produksi pemasaran”, papar Prof Rully pada acara pembukaan gelar produk OPOP di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2019).
Sehingga, lanjut Prof Rully, pesantren akan menghasilkan produk-produk yang mampu memiliki nilai tinggi di pasar domestik maupun pasar internasional. “Produk-produk yang dihasilkan akan dicarikan pembelinya oleh Pemprov Jabar atau biasa disebut dengan offtaker”, ujar Prof Rully.
Acara yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menampilkan 10 sektor usaha di 1.074 Pondok Pesantren yang telah ditetapkan dari OPOP. Seperti jasa/layanan, kerajinan tangan, konveksi, makanan olahan nabati, makanan olahan hewani, minuman, perdagangan, perikanan, pertanian, dan peternakan.
Prof Rully menambahkan, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tentang Pemberdayaan UMKM disebutkan bahwa UMKM diharapkan dapat tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar alias naik kelas atau scaling-up.
Ada enam program strategis untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM tahun 2020-2024. Yaitu, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen SDM, koordinasi lintas sektor, kemudahan dan kesempatan berusaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, dan perluasan akses pasar produk dan jasa. “Saya menekankan pada strategi pertama, yakni perluasan akses pasar melalui promosi pameran produk atau gelar produk OPOP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri”, kata Prof Rully.
Kemenkop dan UKM memfasilitasi promosi pameran dalam maupun luar negeri produk-produk UKM. “Untuk itu, saya juga menghimbau kepada pelaku-pelaku UKM di Pondok Pesantren khususnya yang memanfaatkan marketplace, agar produk-produknya telah memiliki standar mutu dan sertifikasi sesuai produk yang diperdagangkan, seperti sertifikasi merek, sertifikasi Hak Cipta dan lain sebagainya”, jelas Prof Rully.
Oleh karena itu, Prof Rully menekankan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membina UMKM. “Pemerintah membutuhkan sinergi, kolaborasi dan kontribusi dari berbagai elemen sosial, seperti sektor swasta, pengusaha, akademisi, asosiasi usaha, maupun komunitas/lembaga pendampingan”, ucap Prof Rully.
Prof Rully berharap agar Pondok Pesantren dapat berkontribusi dan bekerjasama dengan stakeholders lainnya, serta saling bertukar informasi untuk mewujudkan UMKM naik kelas. “Ke depan, Pondok Pesantren di Indonesia diharapkan terus memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa dan negara”, pungkas Prof Rully.
