Kemendagri Tegaskan Tak Bisa Memasuki Ranah PPATK dan Aparat Penegak Hukum

Tuesday, 17 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan tak bisa memasuki ranah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terutama terkait pengecekan Kepala Daerah yang diduga memiliki Rekening Kasino di Luar Negeri. Hal ini erat kaitannya dengan data dan analisis PPATK yang bersifat rahasia sesuai UU.

“Hasil penelusuran PPATK itu bersifat rahasia, apalagi yang menyangkut dan berkaitan dengan rekening perorang ya, masalah perbankan, jadi hasil penelusuran atau temuan dari PPATK itu hanya untuk konsumsi PPATK dan aparat penegak hukum. Kami pun Kemendagri tidak bisa masuk wilayah seperti itu,” kata Bahtiar kepada wartawan di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sebagaimana diketahui, informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.

Ditambahkannya, Kemendagri tidak dapat melakukan tindakan maupun pemberian sanksi kepada kepala daerah sepanjang belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah di pengadilan.

“Kemendagri sendiri tidak memberikan tindakan apapun kepada kepala daerah sepanjang tidak ada bukti hukum yang menyatakan kepala daerah bersalah oleh hukum, pengadilannya sampai inkracht, berkekuatan hukum tetap, baru seorang kepala daerah bisa diberhentikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kepemilikan rekening kasino Kepala Daerah di luar negeri kepada PPATK dan Aparat Penegak Hukum.

See also  Libur Nataru, JTT Catat Lonjakan Volume kendaraan di Tol Trans Jawa

Berita Terkait

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung
Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa
Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo
Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah
Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas
Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa
Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu

Berita Terkait

Saturday, 14 November 2026 - 21:10 WIB

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Saturday, 14 November 2026 - 21:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Saturday, 14 November 2026 - 13:53 WIB

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo

Thursday, 12 November 2026 - 16:52 WIB

Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah

Wednesday, 11 November 2026 - 22:36 WIB

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Belajar Cari Cuan, Mahasiswa ITPLN Kuliah Lapangan di Ajang Pameran

Saturday, 14 Nov 2026 - 19:10 WIB

foto ist

Ekonomi - Bisnis

Transjakarta Gratiskan Tarif bagi Peserta Jakarta Vertical Run 2026

Saturday, 14 Nov 2026 - 18:29 WIB