China Harus Klarifikasi dan Minta Maaf Ke Indonesia dan Natuna

Monday, 6 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa

Foto Istimewa

DAELPOS.com – United Nations World Citizen’s Initiative Indonesia (UNWCI Indonesia) mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia terkait dengan persoalan perairan Natuna.

Direktur Indonesian Club Founder of the National Campaign Secretariat UNWCI Indonesia Hartsa Mashirul menegaskan, klaim sepihak China atas perairan Natuna jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Hal itu juga dapat mengacaukan perdamaian regional Pasifik maupun perdamaian dunia.

“Oleh karena itu, pemerintah RRC harus segera klarifikasi dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan dunia,” kata dia di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berdaulat, sehingga perilaku klaim sepihak China merupakan tindakan yang tidak menghormati kedaulatan RI maupun kesepakatan Hukum Laut Internasional yang berlaku.

“Kami, rakyat Indonesia menegaskan tidak ada kata toleransi dalam pencaplokan sejengkal pun wilayah kedaulatan Indonesia oleh negara lain,” katanya.

Dia menegaskan, sikap klaim sepihak oleh China itu sebagai salah satu negara sahabat bangsa Indonesia tidak ubahnya seperti menikam Indonesia dari belakang, dan hal itu mengkhianati hubungan baik kedua negara.

“Sekali lagi, kami rakyat Indonesia yang berdaulat mengecam keras klaim sepihak China atas Pulau Natuna sebagai bagian wilayah NKRI,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut tiga hal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar menegakkan hak asasi bangsa.

Pertama, UNWCI Indonesia mendesak Presiden sebagai panglima tertinggi untuk mendeklarasikan perang kepada setiap musuh yang mau mencaplok wilayah kedaulatan RI.

Kedua, mendesak Menteri Pertahanan untuk melindungi wilayah kedaulatan RI. Ketiga, meminta jajaran TNI-Polri untuk melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 tentang Pertahanan Rakyat Semesta. []

See also  Siapkan Panduan Pemudik, Kominfo Luncurkan Buku Elektronik “Mudik Aman & Sehat"

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru