Pengamat: PDI Perjuangan Bisa Dibubarkan

Sunday, 12 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 DAELPOS.com – Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M Rizqi Azmi, menyatakan korupsi suap pengganti antar waktu (PAW) yang dilakukan kader PDI Perjuangan bisa berujung pembubaran partai. Bahkan, kasus tersebut juga bisa menyeret komisioner KPU lainnya.

Rizqi mengatakan, KPK harus berani mengusut lebih dalam lagi kasus suap yang menyeret komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pengusutan itu tidak boleh hanya terbatas dalam lingkup second player saja, tapi harus dibongkar sampai intelektual dader (main actor).

Dia menilai, petinggi KPU yang terlibat kasus tersebut menjadi catatan terburuk di awal tahun terkait proses demokrasi di Indonesia. Maka itu, LeCI meminta KPK mengadakan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lainnya.

“KPK harus membuka dan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam keterlibatan DPP PDIP dalam kasus ini. Tentunya dalam instruksi PAW, koordinasi dengan pimpinan DPP sangat signifikan,” kata Rizqi di Jakarta, Ahad (12/1).

Dalam penelitian LeCI mengenai peran partai dalam Korupsi, kata dia, tampak jelas alur komando dari pimpinan partai terhadap perintah yang menyebabkan lahirnya KKN. Alur Scientific revolution of Corruption mengendus peranan kelompok terhadap timbulnya indikasi korupsi berada pada urutan kedua setelah personal power.

“Ini merupakan momen penting bagi KPK untuk memberikan pesan anti korupsi yang paripurna sebelum perhelatan pilkada 2020,” ujar Rizqi.

Dia menegaskan, keterlibatan Wahyu tidak berdiri sendiri. Dalam elemen peran korupsi aktor tidak berdiri sendiri jika dikaitkan fungsi dan wewenang komisioner bersifat kolektif.

Kasus tersebut juga harus dijelaskan terang-benderang oleh pimpinan KPU. Hal itu untuk menjawab kekecewaan publik dan agar tidak mendegradasi demokrasi langsung.

“Sehingga jangan sampai persoalan ini menjadi alasan DPR mengubahnya kembali menjadi Demokrasi Tidak Langsung,” ucap dia.

See also  Prabowo Bertemu Menhan Belanda, Komitmen Indonesia Dorong Penyelesaian Konflik Ukraina dan Rusia Diapresiasi

Menurut dia, KPK memiliki momentum membuatkan partai dengan mengusut tuntas korupsi yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Atas dasar itu, ia meminta KPK secara serius dan transparan ke publik mengenai kasus tersebut.

“Dalam elemen pembubaran partai yang terkuat adalah keterkaitannya dengan keterlibatan pimpinan partai sebagai entitas dalam aktor intelektual korupsi,” ujar dia. (*)

Berita Terkait

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Berita Terbaru