Jokowi Jilid II, SBY Berpotensi Jadi Leader Oposisi

Monday, 3 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpotensi menjadi pemimpin oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Jokowi saat ini tak memiliki oposisi yang mengkritisi kebijakannya.

Demikian disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, dalam diskusi, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

“Kecenderungan Pak SBY ke depan akan mengarak bendera opisisi yang leader-nya ini kosong dengan cara, pertama sekali menyoal Jiwasraya,” ujar Ray.

Gelagat Presiden ke-6 RI itu untuk menjadi oposisi dinilai Ray sudah dimulai dari desakan pembentukan panitia khusus kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya di DPR.

Dalam desakan pansus ini, SBY membaca kekosongan pimpinan oposisi terhadap pemerintah Jokowi periode kedua.

“Kalau Pak SBY sudah mengibarkan bendera bahwa dia bergerak di wilayah opisisi, lama-lama partai yang ada di sini (Jokowi), ada satu yang kecewa dengan masalah elementer akan pindah ke kelompok ini (opisisi),” tuturnya.

Sikap SBY yang berdiri sebagai oposisi pemerintahan Jokowi juga akan menguntungkan Demokrat. Demokrat bisa saja akan menjadi pusat perhatian karena mengambil sikap yang jelas dan mengkritisi kebijakan penguasa.

“Demokrat tentu saja akan menjadi bahan perbincangan lima tahun ke depan, dan tentu saja secara politik akan untung. Ini menjadi kekuatan baru yang akan berhadapan dengan Pak Jokowi,” sambungnya.

Di sisi lain, Jokowi akan dihadapkan berbagai tantangan dalam empat tahun terakhir memimpin periode kedua. Setidaknya, ada empat kelompok yang dihadapi, yakni kelompok intelektual, buruh, LSM, dan mahasiswa.

Menurut Ray, Jokowi telah mengenyampingkan kelompok intelektual yang menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Jokowi juga tak akan disukai oleh para buruh jika tetap tak mendengarkan kritik atas rencana pembentukan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

See also  Rating RI Tetap BBB, S&P Tegaskan Ketahanan Ekonomi Nasional

Selanjutnya, kata Ray, kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang fokus dalam isu demokratisasi, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jokowi selama periode pertamanya mengabaikan sejumlah tuntutan yang disampaikan sejumlah LSM,” katanya.

Terakhir, kelompok mahasiswa yang bisa dilihat ketika aksi #ReformasiDikorupsi akhir September 2019.

“Empat kelompok yang kalau bersatu dengan isu berbeda ini tentu saja menjadi satu hadangan yang kuat. Karena itu, bisa kita pahami kalau Pak Jokowi sekarang agak mendekat kepada partai dan juga tentara serta polisi,” demikian Ray. (*)

Berita Terkait

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB