Sri Mulyani: Ada yang ‘Sakit’ Kasus Jiwasraya Diungkap

Friday, 7 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat kalangan pengusaha merasa takut untuk berinvestasi. Termasuk untuk berinvestasi di perusahaan pelat merah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita. Dalam forum yang dihadiri sekitar 1.200 pengusaha itu, Suryadi mengeluhkan kepada Sri Mulyani mengenai kasus Jiwasraya.

“Soal kasus Jiwasraya nih bagaimana, Bu? Bahkan perusahaan BUMN saja bisa seperti ini, BUMN loh. Kami jadi takut dan insecure untuk investasi,” ujar Suryadi di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2).

Hal itu pun langsung dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, saat ini pemerintah dan otoritas hukum serius menyelesaikan kasus Jiwasraya. Namun menurutnya, memang ada pihak yang ‘sakit’ kasus ini diungkap.

“Jad di sini ada aspek enforcement kalau memang ada bukti yang sifatnya pidana, ada aspek memenuhi dan menghargai hak-nya, tapi juga ada aspek good corporate governance. Kita coba menata isu semuanya, yang memang saat mau mencabut ini, ada yang sakit gitu,” katanya.

Sayangnya Sri Mulyani pun tak secara spesifik menjelaskan siapa pihak yang dimaksud ‘sakit’ tersebut. Namun menurutnya, pemerintah bersama dengan BUMN dan OJK akan terus mengupayakan langkah-langkah agar kasus ini terselesaikan secara adil.

“Tapi Pak Erick sebagai Menteri BUMN dari sisi korporat melakukan langkah-langkah untuk di satu sisi melihat semua kewajiban, namun kemudian dari capacity pay-nya, kemampuan asetnya, mereka coba lakukan langkah-langkah restrukturisasi. Pasti nanti akan negosiasi terhadap polish holder-nya dan juga yang dianggap adil dan reasonable,” jelasnya.

Sri Mulyani ingin kasus Jiwasraya dijadikan pembelajaran bagi BUMN lainnya, agar kasus seperti ini tak terulang lagi. Caranya dengan memberikan efek jera berupa hukuman kepada tersangka.

See also  BUMN Jangan Selewengkan Anggaran Program PEN

“Karena ini miliknya pemerintah apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi. Karena kalau enggak, nanti orang akan gampang, oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak aja. Nantikan kemudian kalian akan bilang, kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail in. Enggak gitu,” tambahnya. []

Berita Terkait

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi
Kementerian PU Buka Jalan Kota Kuala Simpang dan Salurkan Sarana Air Bersih
Hutama Karya Peduli: Perkuat Bantuan Tanggap Bencana di Tiga Wilayah Sumatra Barat
Tak Pandang Bulu, Bahlil Sikat Tambang yang Rusak Alam

Berita Terkait

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Monday, 8 December 2025 - 13:02 WIB

Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera

Monday, 8 December 2025 - 12:57 WIB

Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam

Sunday, 7 December 2025 - 09:57 WIB

Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terbaru

Nasional

Kemendes dan KLH Kolaborasi Wujudkan Desa Bebas Sampah

Monday, 8 Dec 2025 - 15:47 WIB