Mendag Diminta Prioritaskan BUMN Impor Gula

Thursday, 27 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata mendesak Menteri Perdagangan untuk memberikan prioritas impor gula kepada BUMN sektor gula. Sebab menurutnya saat ini Menteri Perdagangan telah melakukan langkah yang salah ketika memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak swasta untuk mengimpor gula.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Menurutnya BUMN sangat membutuhkan political will dari Mendag untuk dapat menghidupi usahanya, sehingga seharusnya diberikan prioritas.

“Ini jadi pertanyaan, kenapa BUMN tidak diberdayakan. Sedangkan BUMN itu saat ini rata-rata di bidangnya lagi terpuruk semua. Saya minta Presiden dan Menteri terkait berupaya keras agar BUMN itu dipulihkan karena bermasalah semua. Kalau kita kasih pekerjaan kepada mereka tentunya kan ada sedikit, paling tidak membuat mereka bisa eksis,” saran politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Politisi yang akrab disapa Tyo ini menuturkan akan berupaya mencari tahu lebih lanjut terkait kebijakan yang diambil oleh Mendag karena menurutnya hal ini sangat merugikan dalam rangka memberikan income terhadap negara. Solusi terbaik yang ia berikan adalah kebijakan impor gula 50:50 kepada BUMN dan swasta yang tentunya lebih menguntungkan pada kedua pihak.

“Ini yang perlu saya pertegas dan kami akan mencari tahu lebih jauh terkait permasalahan dari penunjukkan menteri perdagangan ini kenapa ada BUMN tidak ditunjuk, semuanya di-kasih ke swasta. Saya heran aja kebijakan bapak ini menurut saya tidak masuk akal. Karena ada BUMN dan bapak bagian dari pemerintahan memberi kepada yang lain. Lebih bagus lagi  kalau berbagi, setengah untuk BUMN setengah lagi untuk swasta,” tukas Politisi dapil Bangka Belitung tersebut. []

See also  Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM

Berita Terkait

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi
Kementerian PU Buka Jalan Kota Kuala Simpang dan Salurkan Sarana Air Bersih
Hutama Karya Peduli: Perkuat Bantuan Tanggap Bencana di Tiga Wilayah Sumatra Barat
Tak Pandang Bulu, Bahlil Sikat Tambang yang Rusak Alam

Berita Terkait

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Monday, 8 December 2025 - 13:02 WIB

Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera

Monday, 8 December 2025 - 12:57 WIB

Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam

Sunday, 7 December 2025 - 09:57 WIB

Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terbaru

Nasional

Kemendes dan KLH Kolaborasi Wujudkan Desa Bebas Sampah

Monday, 8 Dec 2025 - 15:47 WIB