KPK: Waspadai Penipuan Berkedok KPK

Saturday, 21 March 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Istimewa

foto Istimewa

DAELPOS.com – Juru Bicara bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding mengingatkan masyarakat agar mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK untuk kegiatan rekrutmen pegawai.

“Saat ini, KPK tak membuka rekrutmen pegawai,” katanya.

Ipi menjelaskan, program rekrumen pegawai KPK, selalu diumumkan melalui website resmi KPK dan surat kabar nasional serta tidak pernah memungut biaya administrasi kepada para calon pelamar. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat beberapa pihak yang mengaku sebagai mitra atau pihak kepanjangan KPK dengan menggunakan nama organisasi kemasyarakatan yang mirip KPK serta dalam kegiatannya menggunakan nama KPK.

“Seolah-olah kegiatan tersebut benar diadakan oleh KPK, padahal yang sebenarnya KPK tidak pernah bekerja sama dan mengadakan kegiatan dengan para pihak yang menggunakan nama yang mirip dengan KPK,” katanya.

Imbauan ini disampaikan lantaran KPK menerima informasi pada Selasa (17/3) tentang adanya rekrutmen anggota LSM Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk Kabupaten Biak Nunfor dan Kabupaten Supiori, yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Pengawasan Korupsi KPK Tipikor Tindak Pidana Korupsi Korwil Wilayah Adat II Saireri.

Pemberitahuan rekrutmen tersebut diduga telah disiarkan melalui RRI Kabupaten Biak, dengan menyebutkan bahwa biaya administrasi anggota sebesar Rp 550 ribu. Atas informasi tersebut, KPK sudah menindaklanjuti dengan menyampaikan informasi kepada pelapor bahwa KPK tidak mengadakan kegiatan rekrutmen di daerah tersebut.

Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini KPK hanya berada di ibukota negara, yaitu Jakarta. KPK juga tidak memiliki atau tidak membuka kantor cabang atau kantor wilayah di daerah lain.

Karenanya, bila masyarakat mendapati para pihak yang mencari keuntungan pribadi/golongan dengan menggunakan nama KPK, silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198. (*)

See also  Pejabat Pimpinan Tinggi Kini Bisa Mutasi Kurang Dari 2 Tahun

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB