Jeritan Di Tengah Pandemi COVID-19, Yang Saat Pilpres 2019 Pecahkan Rekor MURI ‘Makan Bakso Gratis Bersama Jokowi’

Saturday, 30 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pandemi corona (Covid-19) benar-benar memukul bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Betapa tidak, mereka harus menghadapi kenyataan anjloknya pemasaran akibat berkurangnya pembeli yang bertumpuk dengan terpukulnya daya beli masyarakat.

Kondisi ini bukan mengada-ada. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga pertengahan April ini tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melaporkan keterpurukan yang mereka alami. Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya pembatasan sosial berskala besar (PSPB) di sejumlah daerah.

Pemerintah harus segera merespons jeritan pelaku UMKM dengan menyelamatkan mereka, baik dengan memberi bantuan sosial untuk kehidupan mereka sehari-hari maupun bantuan modal agar mereka bisa tetap bisa menggerakkan usahanya.

“Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi, untuk itu kami selaku perwakilan Asosiasi Pedagang Mie & Bakso Indonesia, memohon bantuan melalui Menteri Keuangan RI dan Menteri Koperasi & UMKM RI agar membuat kebijakan Kredit Lunak untuk Modal Usaha pelaku UKM di Indonesia, supaya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat Covid 19 ini,” ujar Bambang Hariyanto Sekjen Papmiso Indonesia (Persatuan Pedagang Mie & Bakso Indonesia), Cikarang, Rabu, 27 Mei 2020, yang pada saat Pilpres 2019 mengadakan makan bakso gratis bersama Presiden Jokowi dgn memecahkan Rekor MURI, makan Bakso terbanyak 35.000 porsi.

Dgn penerapan PSBB di wilayah jabodetabek tentu berdampak pada sektor Kesehatan, Hukum, Sosial Politik dan Ekonomi. Dgn adanya aturan-aturan Social distancing, Physical distancing, pembatasan orang berkerumun, penutupan tempat usaha, penutupan jalan2 perkampungan, penutupan komplek perumahan, dsb. Tentu berdampak negatif terhadap semua tatanan kehidapan manusia. Tetapi ini solusi terbaik saat ini untuk bangsa Indonesia.

Akibat dari Peraturan2 diatas ada sekitar 100.000 anggota Papmiso di Jabodetabek, yg tidak bisa jualan, tidak bisa mudik, tidak menerima bantuan sosial karena ber KTP daerah, dan kehabisan modal usaha karena untuk biaya hidup selama PSBB diberlakukan.

See also  Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan 2.724 Km Ruas Tol Baru Hingga Tahun 2024

Untuk itu kami memohon agar dalam penerapan New Normal dan Pembuatan Kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) ada bantuan Kredit Lunak untuk Modal UKM di Indonesia, karena kalo kita lihat krisis Ekonomi 1998 UMKM lah yg menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Krisis moneter.

Agar kebijakan tepat sasaran dan kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional bisa segera dirasakan, kami selaku perwakilan Asosiasi bersedia memberikan data para pelaku UKM di Jabodetabek. 

Berita Terkait

Samator Raih Poin Penuh, Usau Kandaskan Garuda Jaya Tiga Set Langsung
Menteri Dody Tinjau IJD Payakumbuh–Sitangkai, Komitmen Dukung Konektivitas Daerah Sumatera Barat
Prabowo Lantik Anggota Dewan Energi Nasional 2026–2030
Akses Terputus Banjir Bandang, Kementerian PU Turunkan Jembatan Darurat
BPK Mulai Pemeriksaan LK TA 2025, Kementerian PU Tekankan Akuntabilitas
Kementerian PU Mulai Perbaikan Lubang Jalan dan Pembersihan Sedimen Drainase Ruas Banda Aceh-Batas Sumut
Menteri PU Bersama Menko AHY Tinjau SPAM Karang Baru, Perkuat Suplai Air Bersih untuk RSUD Aceh Tamiang
Menteri Dody Dorong Percepatan Huntara di Aceh, Targetkan Nol Warga Tinggal di Tenda Saat Ramadan

Berita Terkait

Friday, 30 January 2026 - 08:57 WIB

Samator Raih Poin Penuh, Usau Kandaskan Garuda Jaya Tiga Set Langsung

Thursday, 29 January 2026 - 06:25 WIB

Menteri Dody Tinjau IJD Payakumbuh–Sitangkai, Komitmen Dukung Konektivitas Daerah Sumatera Barat

Wednesday, 28 January 2026 - 18:43 WIB

Prabowo Lantik Anggota Dewan Energi Nasional 2026–2030

Wednesday, 28 January 2026 - 10:42 WIB

Akses Terputus Banjir Bandang, Kementerian PU Turunkan Jembatan Darurat

Monday, 26 January 2026 - 22:39 WIB

BPK Mulai Pemeriksaan LK TA 2025, Kementerian PU Tekankan Akuntabilitas

Berita Terbaru