DAELPOS.com – Adalah Burhanudin Muhtadi menulis buku berjudul “Kuasa Uang” sebagai refleksi dari aksi elektoral dalam setiap hajatan politik di tanah air. Burhanudin hendak mewanti-wanti kita semua bahwa pilkada adalah bagian dari skema kekuatan uang dalam mempengaruhi pilihan.
Kuasa uang sangat mungkin mereduksi partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pilkada agar para pemilih jeli dalam melihat setiap calon pemimpinnya.
Menjaring kehendak publik sudah menjadi problem akut berdemokrasi kita. Ini karena kepedulian warga kala memilih yang masih rendah terkait kecakapan dalam mencerna visi dan misi yang ditawarkan.
Visi dan misi seorang calon adalah niscaya dalam setiap kontestasi politik. Ia akan ditebarkan dalam media kampanye baik di darat maupun di udara.
Masalahnya visi dan misi adalah makhluk gaib bagi sebagian besar pemilih, karena antara menyampaikan dalam kampanye belum tentu bisa dikonfirmasi jika calon terpilih. Jarak keterpilihan dan janji manis kampanye sangat menganga.
Kanal aspirasi yang dibingkai dengan lembaga perwakilan bukan tanpa persoalan. Apa dan siapa yang menjamin aspirasi sering menjauhkan diri dari kepentingan publik yang sesungguhnya.
Sudah jamak dimaklumi mekanisme kontrol menjadi negosiasi bagi-bagi kue pembangunan. Ongkos akan lunas dibayar ketika kapling pembangunan selesai didistribusikan.
Pilkada juga ditengarai telah membajak aksi kemanusiaan covid-19. Karena para calon dari patahana saat yang sama mempunyai kewenangan anggaran penanganan covid-19 akan leluasa menjalankan kampanye tersembunyi.
Sangat mudah untuk menyelipkan misi mengenalkan diri dalam setiap aksi kemanusiaan, yang dengan infra struktur birokrasi pemerintahannya masyarakat bisa menerima apa pun yang disampaikan.
Pilkada sedemikian memperpanjang kualitas pilkada seperti tahun-tahun sebelumnya, yang melibatkan unsur birokrasi dengan segala potensinya. Yang pada gilirannya melahirkan pemimpin dengan skema memanjakan para pemilih.
Mereka tidak akan mampu melihat secara jernih visi dan misi yang ditawarkan karena sedari dini dihadapkan pada manipulasi kegiatan yang tidak sesuai prosedur demokrasi bermartabat.
Saya kira demokrasi pilkada tidak akan mudah lepas dari skema manipulasi tersebut. Selain terhambat oleh kultur pemilih, juga lemahnya daya kontrol atas perbuatan tidak seimbang dalam sebuah kontestasi politik.
Sudah menjadi keprihatinan klasik dan menjadi terkenal bahwa problem pilkada adalah prilaku raja kecil dengan kewenangan begitu rupa. Kalaupun pada akhirnya dapat terlacak kasat mata, tapi untuk meluruskannya sesuai prosedur demokrasi bermartabat masih jauh dari harapan.
Korban dari manipulasi tersebut sudah sangat jelas, tapi mencari sumbu perbaikannya butuh kesadaran kolektif yang kuat. Kalau hanya mengandalkan skema pengawasan sekarang akan tetap membentur ruang hampa.
Belum lagi saat pandemik covid-19 ini separuh lebih energi pengawasan telah lenyap. Karena personil sampai areanya harus berdamai dengan protokol kesehatan, sehingga potensi pelanggaran makin membesar.
Namun pilkada harus tetap dilaksanakan apapun yang terjadi di lapangan. Lewat pilkada kita tetap masih bisa berharap pada pembangunan daerah lebih produktif dan terarah.
Sangat penting untuk terus mengajak agar hati-hati memilih calon pemimpin daerah, dengan jeli memperhatikan prilaku otentik dari calon pemimpin di balik aksi teatrikal di ruang publik.. Mereka adalah aktor kawakan yang bisa saja menipu kita dalam mencari yang terbaik.
Pilkada adalah seni mencari kemungkinan terbaik dari setiap calon yang hadir di ruang publik. Kalaupun pada akhirnya mempunyai jagoan yang kalah di medan laga harus tetap mengakui siapa pun pemenangnya.
Pengakuan tersebut juga tetap harus disertakan semangat untuk terus mengontrol kebijakan yang akan dijalankan. Karena hanya lewat kontrol efektif, pemimpin daerah itu akan bisa berjalan sesuai harapan bersama.
Selamat menikmati Pilkada 2020. Dan tetap semangat hidup dalam keadaan pandemik covid-19, jaga kesehatan untuk memuluskan agenda demokrasi di negeri ini.(*)
