DAELPOS.com – Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menutup sebuah wilayah, kota, maupun kabupaten. Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasiskan data, maka langkah-langkah intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.
“Sekali lagi, manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan. Ini perlu data seperti ini, detail, sehingga informasikan kepada provinsi tersebut, kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian, yaitu di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” tandas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta, Senin, 14 September 2020.
Dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Per 13 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia mencapai 25,02 persen, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 24,78 persen.
“Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71 persen. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71 persen ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global, rata-rata kesembuhan dunia,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata tingkat kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49 persen di bulan lalu menjadi 3,99 persen, namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen. Tingginya angka kematian nasional tersebut disebabkan 4 provinsi memiliki tingkat kematian di atas 6 persen.
“Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah semuanya yang 20 itu, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir. Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda,” paparnya.
Presiden juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung. Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus.
