Kabareskrim Minta Jajarannya Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Wednesday, 16 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Purnomo meminta jajarannya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020. Sigit meminta jajarannya berpedoman pada peraturan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Sigit dalam webinar Gakkumdu yang digelar secara virtual, Selasa (15/9/2020). Webinar ini diikuti oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Ferdy Sambo, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Slamet Uliandi, seluruh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), Kasubdit Keamanan Negara, Kasubdit Siber seluruh Indonesia, serta Kasat Reskrim yang wilayahnya melaksanakan pemilihan.

“Pedomani seluruh peraturan Protokol Kesehatan pada setiap Tahapan Pemilihan. Berikut karakteristik kerawanan/pelanggaran berpotensi terjadi,” kata Sigit.

“Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi/pidana pemilihan/pidana umum. Apabila penyelenggaraan Pemilihan tidak melaksanakan Protokol Kesehatan, Polri dapat melakukan tindakan Gakum dengan sanksi yang tegas,” imbuhnya.

Sigit juga meminta para penyidik patuh terhadap protokol kesehatan saat melakukan penegakan hukum. Selain itu, dia juga meminta agar jajarannya itu mengaktifkan sistem backup di setiap tingkatan.

“Penyidik Sentra Gakumdu agar melengkapi Sarpras Protokol Kesehatan dalam upaya Gakum seperti APD, fasilitas TI, masker, dan upaya pihak lain yang menghindari proses lidik/sidik dengan alasan Covid-19. Aktifkan sistem Backup tingkat Polres, Polda maupun Bareskrim. Berdayakan Satgas Nusantara,” tuturnya.

Sigit juga meminta agar para Kasat Reskrim untuk selalu berkoordinasi dengan pengadilan setempat dalam menentukan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Termasuk mempersiapkan strategi khusus dalam proses penyidikan tindak pidana Pilkada.

“Dalam proses penanganan Tipiring, para Dir/Kasat berkomunikasi dan koordinasi dengan Pengadilan setempat untuk alternatif hukuman bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Persiapkan langkah dan strategi khusus dalam proses penyidikan TP Pemilihan karena adanya wewenang khusus yang diberikan,” tuturnya.

See also  Anies Baswedan: Perpanjang PSBB, 2 Pekan Ini Adalah Penentuan Menuju ‘New Normal’

Lebih lanjut, Sigit menekankan bahwa netralitas Polri di Pilkada 2020 merupakan harga mati. Dia meminta seluruh anggota Polri untuk bertindak secara profesional dalam penegakan hukum terkait Pilkada.

“Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah Gakum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional,” kata Sigit.

Berita Terkait

Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak
DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Perkuat Sinergi Maritim
Indonesia-Austria Jajaki Kerja Sama Investasi Infrastruktur Transportasi

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Sunday, 15 November 2026 - 10:34 WIB

TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak

Saturday, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB