DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggandeng para Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Politik (Parpol) untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, agar berjalan lancar, tertib, dan aman dari Covid-19. Terutama, Mendagri berharap para Sekjen Parpol dapat menginstruksikan kepada pengurus dan kader partai di daerah, termasuk pasangan calon (Paslon) untuk mempedomani protokol kesehatan Covid-19.
Hal itu disampaikan Mendagri pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference dari Ruang Kerja Mendagri, di Jakarta, pada Selasa, (22/09/2020). Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), dan Sekjen seluruh parpol, di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PPP, PBB, PSI, Perindo, Hanura dan Garuda.
Mendagri menambahkan, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19. Protokol tersebut benar-benar membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa. “Yang bisa menjadi media penularan Covid itu dilaksanakan dilarang atau seminimal mungkin dilakukan,” tandas Mendagri.
Mendagri sempat menyoroti arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2020 silam. Untuk itu, Mendagri tidak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya. “Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” imbuh Mendagri di hadapan para pimpinan parpol tersebut.
Lebih jauh, Mendagri mengharapkan para pengurus dan kader parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan Covid-19. “Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” ujar Mendagri.
Apabila hal itu bisa dilaksanakan, Mendagri yakin Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti karena dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi justru akan didukung banyak pihak. “Kalau kita bisa setting itu, maka Pilkada ini menjadi Pilkada yang banyak didukung malah, bukan Pilkada yang ditakuti. Inilah momentum saya kira untuk daerah bergerak untuk bersama-sama paralel dengan upaya keras Pemerintah Pusat menekan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” tegas Mendagri.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19. Melalui revisi itu diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sekaligus menjawab kekhawatiran publik. “Revisi PKPU dikerjakan hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan segera untuk diundangkan juga,” ungkap Mendagri.
