Hingga 4 Oktober 2020, Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Telah Mencapai 59,46 %

Monday, 5 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2020 sebesar Rp. 87,61 triliun. Hingga tanggal 4 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB telah terealisasi sebesar Rp. 52,08 triliun atau sebesar 59,5% dengan progres fisik 60%.

Belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa Pandemi COVID-19 ini.

“Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga satu-satunya yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah belanja Pemerintah salah satunya adalah belanja infrastruktur,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu .

Untuk mitigasi dampak COVID-19, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 12,32 triliun. Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Disamping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun dan pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp. 125,04 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 5,28 miliar,

Kemudian pembelian karet petani di Provinsi Bengkulu senilai Rp 20 miliar, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit senilai Rp 5 miliar yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses. Produk rakyat lain berupa Big Gun Sprinkler 250 unit senilai Rp 3,75 miliar, Tandon Air 300 unit senilai Rp 1,80 miliar dan Biodegester 500 unit senilai Rp 1,60 miliar.

See also  Menilik Layanan Inklusif Bagi Mahasiswa Disabilitas di University of Auckland

Selain itu untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp 100 miliar dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar. (*)

Berita Terkait

Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting Untuk Cegah Stunting
Dukung Kemajuan Sepak Bola Nasional, Kementerian PU Perkuat Sinergitas dengan PSSI
Menteri Rini Sampaikan Strategi Wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
Indonesia-Selandia Baru: Kolaborasi Ekonomi Hijau Menguat
Kemenpar Sasar Pasar MICE Tiongkok Lewat Business Matching
Trafik Jalan Tol Trans Sumatera Meningkat 37,93% Selama Libur Tahun Baru Islam 1447 H
Haidar Alwi: Kapolri Listyo Sigit adalah Teladan Bhayangkara Sejati.
Sultan Apresiasi Kinerja Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

Berita Terkait

Thursday, 3 July 2025 - 18:35 WIB

Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting Untuk Cegah Stunting

Thursday, 3 July 2025 - 16:37 WIB

Dukung Kemajuan Sepak Bola Nasional, Kementerian PU Perkuat Sinergitas dengan PSSI

Wednesday, 2 July 2025 - 18:53 WIB

Menteri Rini Sampaikan Strategi Wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia

Tuesday, 1 July 2025 - 19:02 WIB

Indonesia-Selandia Baru: Kolaborasi Ekonomi Hijau Menguat

Tuesday, 1 July 2025 - 18:49 WIB

Kemenpar Sasar Pasar MICE Tiongkok Lewat Business Matching

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB