DAELPOS.com – Akuntabilitas yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021).
“Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan hingga Rakorgub (Rapat Koordinasi Gubernur-red) pun disertakan dalam materi pembahasan konreg. Ini menunjukkan keterbukaan kita, tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah tetapi juga untuk menyinergikan program pemerintah pusat dengan provinsi,” ucap Menteri Basuki.
Sejumlah isu yang mengemuka dalam konreg yang berlangsung sejak tanggal 15 Maret ini antara lain adalah isu konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana. Di samping itu, masih ada paket pekerjaan yang belum bermanfaat secara optimal karena masih lemahnya komitmen daerah untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
“Ini berarti masih ada program yang tidak tepat. Kalau pemda tidak berkomitmen untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, pindahkan. Masih banyak daerah lain yang lebih membutuhkan dan memiliki komitmen. Ini uang negara yang harus dimanfaatkan secara akuntabel,” tegas Menteri Basuki.
Terkait hal tersebut, program/kegiatan Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi (OPOR) guna memastikan infrastruktur yang terbangun benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat maksimal. Menteri Basuki juga menyoroti pentingnya peran konsultan pengawas untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi.
“Setiap rupiah yang kita investasikan harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan apa yang kita bangun dimanfaatkan dengan baik,” pesannya.
Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga menyampaikan belasungkawa yang terdalam atas bencana banjir di Provinsi NTB dan NTT. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat-alat berat guna pembersihan material banjir, mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, dan pemulihan akses jalan agar logistik dan bahan bakar bisa segera disalurkan ke masyarakat terdampak.
Konreg Kementerian PUPR adalah kegiatan tahunan di mana perwakilan pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR bertemu untuk membahas dan menyusun program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan.
Acara penutupan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021 ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, perwakilan pemerintah provinsi, serta pengampu perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian PUPR secara langsung maupun virtual. (*)
