DAELPOS.com – Menteri LHK Siti Nurbaya melantik dua Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) lingkup Kementerian LHK di Auditorium Dr. Soedjarwo Manggala Wanabakti Jakarta, Jumat (9/4). Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ruandha Agung Sugardiman sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dan Laksmi Dhewanthi sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI).
Selanjutnya, dilaksanakan juga pelantikan lima Pejabat Tinggi Madya lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) oleh Kepala BRGM Hartono. Lima pejabat lingkup BRGM yang dilantik yaitu Ayu Dewi Utari sebagai Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; Satyawan Pudyatmoko sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi; Tris Raditian sebagai Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan; Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; serta Gatot Soebiantoro sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa pelantikan ini mendesak dilakukan, mengingat ketujuh posisi di KLHK dan BRGM tersebut merupakan motor-motor dari urat nadi, dan core (inti) persoalan-persoalan lingkungan dan kehutanan yang ada sekarang.
“Di planologi misalnya, maka sangat penting persoalan-persoalan terkait dengan pengukuhan hutan, tata batas, reforma agraria, kepastian hukum hutan, dan penyelesaian konflik. Itu semua kuncinya ada disana (PKTL). Begitu pun Ditjen PPI, dalam menahan kerusakan bumi, apapun instrumennya dan ukurannya. Sedangkan di BRGM, gambut dan mangrove itu juga core dan “maskotnya” Bapak Presiden untuk diselesaikan, dalam konteks rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan,” tuturnya.
Menteri Siti mengungkapkan tentu bukan hal yang mudah untuk memenuhi target tersebut. Diperlukan keterlibatan seluruh jajaran untuk menopang, dan dengan kerja bersama. Presiden Joko Widodo juga dalam berbagai kesempatan mengatakan dirinya terus mengikuti hal ini dengan baik termasuk segala situasinya di lapangan.
Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan ada hal penting di balik pelaksanaan pelantikan Pejabat Tinggi Madya di KLHK dan BRGM ini, yang menandakan bahwa persoalan yang dihadapi KLHK dan BRGM melibatkan instrumen kebijakan yang majemuk. Oleh karena itu, diperlukan kerja-kerja yang simultan dan bersinergi antara KLHK dan BRGM.
“Oleh karena itu, sinergi menjadi sangat penting. Pelantikan ini jangan hanya dilihat linier dan simbolik. Karena independensi BRGM tetap dijaga. Meski begitu, dengan mandat tugasnya (BRGM) yang begitu berat, dan tidak mungkin dikerjakan sendiri, kita harus bersama-sama di lapangan, tidak cukup sekedar analisis atau asumsi-asumsi, tetapi field check, kerja kerja kerja, dan real check control di lapangan,” katanya.
Menteri Siti menegaskan seluruh jajaran di KLHK akan membantu sepenuhnya BRGM di dalam operasional kerja-kerja di lapangan. Keberadaan Wakil Menteri LHK Alue Dohong yang sebelumnya juga menjadi salah satu pejabat di BRG memperkuat kerja bersama ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BRGM Hartono menyambut baik inisiatif kolaborasi dan sinergi antara KLHK dan BRGM. Hartono mengatakan perpanjangan tugas yang diemban BRGM untuk melanjutkan tugas restorasi gambut dan ditambah dengan restorasi mangrove, membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, khususnya KLHK, begitu juga dengan peran Pemerintah Daerah.
“Semoga pelantikan ini menjadi sinyal bagaimana KLHK dan BRGM ke depan dapat menjalin sinergitas dalam memenuhi target besar dari Bapak Presiden,” ucap Hartono dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program-program yang telah dijalankan. Hal tersebut dapat tercapai dengan tetap menjaga dan terus menumbuhkan suasana dan atmosfer kerja yang kondusif. Selain itu, Wamen Alue menegaskan hasil karya dan inovasi yang terbaik harus ditunjukkan agar dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat guna mendukung tercapainya kemajuan bangsa.
“Untuk mencapai itu semua, tentunya perlu didukung oleh tata kelola yang baik, dan saya berharap perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola, baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dalam hal pengelolaan anggaran, agar dapat dikelola secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Tidak lupa pula, Saudara-Saudara dapat terus melaksanakan program reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk layanan yang sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.
