Maraknya Bangunan di Jakarta Tanpa IMB, Sekda Angkat Bicara

Tuesday, 27 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali geram banyaknya aduan masyarakat soal dugaan pelanggaran yang dilakukan jajarannya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ia menyebut akan menindaktegas oknum Citata tingkat Kecamatan, dan tingkat Sudin yang melakukan maladministrasi untuk meloloskan perijinan mendirikan bangunan yang tak sesuai peruntukannya.

Aduan yang diterimanya merupakan evaluasi kerja dirinya yang kini telah diamanahkan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. “Trimakasih atas aduan yang dilayangkan ke saya oleh Opan. Nanti akan saya tindak tegas jajaran dari tingkat Dinas Citata, Sudin dan Kecamatan yang merusak citra baik Pemprov DKI Jakarta. “Kata Marullah melalui komunikasi via telpon, Senin (26/4/2021) sore.

Dikatakan Marullah, Pemprov selama ini terus membangun komunikasi baik sebagai langkah guna menjaga eksistensinya dalam membangun DKI Jakarta. “Sebagai pelaksana, tentunya saya bertanggungjawab terhadap kinerja jajaran ASN di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nanti akan saya tindak mereka yang melanggar aturan. “Ungkap Marullah.

Tercatat, sedikitnya ada aduan soal berdirinya puluhan bangunan Cluster di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang tidak memiliki IMB. Ada aduan juga di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat yang menyebabkan insiden perampasan alat kerja wartawan oleh oknum preman suruan pemilik bangunan.

Untuk wilayah Jakarta Barat, ia juga merinci adanya aduan bangunan untuk KFC tanpa IMB namun tetap dilaksanakan pengerjaannya, di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan pun sama aduannya soal oknum Citata dari tingkat Kecamatan, dan Sudin. “Nanti saya pertegas ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI. “Ucap Marullah.

Sebagai Sekda DKI yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan rotasi pembangunan serta mengevaluasi kinerja jajarannya, Marullah dengan tegas mengatakan kepentingan warga DKI Jakarta diatas segalanya. “Kita harus memperhatikan kepentingan warga, jangan kepentingan pengusaha nakal dan kemudian para oknum Citata meloloskan nafsunya untuk kepentingan pribadi dan golongannya sehingga membawa dampak buruk terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. “Paparnya.

See also  KemenkopUKM dan KPK Sepakat Banpres Produkif Harus Akuntabel, Transparan dan Tepat Sasaran

Selain Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta, Sekda juga menyinggung akan melakukan hal yang sama di Dinas-Dinas lainnya. “Ini merupakan kritik membangun buat saya, bukan hanya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang akan tetapi disemua Dinas dan jajarannya jika di dapati pelanggaran akan di tindak. “Pungkas Marullah.[]

Berita Terkait

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua
Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos
Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Berita Terkait

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Monday, 7 July 2025 - 18:33 WIB

Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir

Saturday, 5 July 2025 - 18:15 WIB

Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Saturday, 5 July 2025 - 15:34 WIB

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya

Friday, 4 July 2025 - 20:53 WIB

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB