DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya mempercepat rekonstruksi pascabencana alam pada tahun 2018 lalu di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Upaya percepatan utamanya dilakukan dengan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng, Kamis (27/5/2021) mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait penyelesaian pengadaan lahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu. Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
“Pertama, identifikasi kebutuhan lahan untuk huntap berdasarkan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) yang telah tervalidasi, hal ini sangat penting untuk kepastian data pembangunan dan penghunian. Selanjutnya penyelesaian permasalahan klaim lahan lokasi huntap di Kota Palu yakni Tondo 1, Tondo 2, Talise dan Duyu,
serta memastikan lahan yang tersedia untuk huntap di Kabupaten Donggala berada di zona yang aman,” kata Wamen Wempi.
Wamen Wempi juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan pembaharuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Huntap oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan penyerahan ulang lahan huntap dari Kementerian
ATR/BPN kepada Pemda. “Kami mohon dukungan BPN untuk ikut membantu proses ini sehingga rekonstruksi cepat diselesaikan,” ujarnya.
Kementerian PUPR saat ini tengah melanjutkan pembangunan huntap tahap 1B sebanyak 1.005 unit di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana dengan progres saat ini sudah sebesar 43,77%.
Pembangunan huntap Tahap 1B tersebar di sembilan (9) lokasi yakni di Salua sebanyak 63 unit, Lambara 66 unit, Pombewe 205 unit, Lompio 300 unit, Ganti 94 unit, Tanjung Padang 116 unit, Wani Lumbupetigo 54 unit, Balaroa 58 unit, dan lokasi mandiri Palu 49 unit.
Sebelumnya Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan huntap tahap 1A sebanyak 630 unit terdiri dari Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 230 unit dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit melalui bantuan loan dari National Slum Upgrading Program – Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar.
Selain untuk pembangunan huntap, Wamen Wempi menyatakan percepatan penyediaan lahan juga diperlukan untuk pembangunan pengganti Jembatan Kuning/Jembatan
Palu IV, penyediaan lahan untuk irigasi tersier Gumbasa, dan penyediaan lahan untuk jalur pipa air baku dan jalur pipa transmisi air minum.
Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menyatakan, diperlukan kejelasan pembagian tugas masing-masing Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pengadaan lahan sehingga dapat mempercepat prosesnya terutama dalam pembangunan Huntap pada masing-masing wilayah. “Huntap diharapkan menjadi pintu bagi pengembangan Kota Palu. Dibutuhkan dukungan semua pihak terutama dari Pemda,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian PUPR Suko Wiyono, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng Ferdinand Kana Lo, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulteng Muhamad Syukur, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Taufik. (*)
