Kemendes dan DPR Gelar Rapat Sinkronisasi Program Pembangunan Desa

Wednesday, 29 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid beserta jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2021). Rapat membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, saran Komisi V DPR dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Foto: Wening/Kemendes PDTT

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid beserta jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2021). Rapat membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, saran Komisi V DPR dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2022. Foto: Wening/Kemendes PDTT

DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI membahas sinkronisasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid merinci pagu anggaran pada masing-masing kerja Kemendes PDTT, ia juga memaparkan rencana program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022.

“Untuk sinkronisasi dan penajaman program 2022, Kemendes PDTT berkomitmen dan bersepakat mengakomodasi masukan dan usulan Komisi V DPR RI,” kata Taufik saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (29/9/2021).

Adapun langkah-langkah sinkronisasi dan penajaman program sebagaimana dimaksud yaitu berupa desa, BUMDes, masyarakat, kelompok masyarakat pada lokasi prioritas sesuai RPJMN dan RKP.

Selanjutnya, saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan akan dilakukan pada saat penyesuaian RKA K/L pagu alokasi Tahun Anggaran 2022.

“Sementara target dan lokasi sasaran secara teknis akan disepakati sebelum penginputan dalam penyusunan RKA K/L 2022 nanti” terangnya.
 
Taufik menjelaskan, persyaratan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu disiapkan sejak awal, setidaknya di bulan Oktober 2021 sebagai kelengkapan dokumen dalam ketetapan DIPA RKA K/L 2022 untuk menghindari pemblokiran anggaran.

“Terutama menu bantuan untuk BUMDes dan desa-desa wisata sesuai dengan masukan anggota Komisi V yang kami hormati,” pungkas Taufik Madjid.

See also  Insiden Tol MBZ KM 41: Penanganan Cepat Lalu Lintas

Berita Terkait

Komitmen Optimalisasi Layanan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Tol Pekanbaru – Dumai
Bertemu Bupati Pohuwato, Wamen Viva Yoga Siap Jadikan Sandalan Pusat Ekonomi Gorontalo
Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG
Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk 30 Rangkaian KRL Baru
Kemen PU Wujudkan Asta Cita: Fondasi Keadilan dan Keberlanjutan
Komite III DPD RI Dukung Pengesahan RUU P2MI untuk Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran
Fokus Program Prioritas Nasional, Mendes Yandri Dorong Optimalisasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
Hadiri 5th International Conference on SIBE, Menteri PU Dorong Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ketahanan Nasional dan Lingkungan

Berita Terkait

Wednesday, 5 November 2025 - 18:37 WIB

Komitmen Optimalisasi Layanan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Tol Pekanbaru – Dumai

Wednesday, 5 November 2025 - 18:26 WIB

Bertemu Bupati Pohuwato, Wamen Viva Yoga Siap Jadikan Sandalan Pusat Ekonomi Gorontalo

Wednesday, 5 November 2025 - 16:40 WIB

Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG

Wednesday, 5 November 2025 - 16:32 WIB

Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk 30 Rangkaian KRL Baru

Wednesday, 5 November 2025 - 10:04 WIB

Kemen PU Wujudkan Asta Cita: Fondasi Keadilan dan Keberlanjutan

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG melalui Kinerja Keberlanjutan yang Solid

Wednesday, 5 Nov 2025 - 18:29 WIB