DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI membahas Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Menteri Basuki mengatakan lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada 5 hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Menteri Basuki.
Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun. Rincian rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun antara lain lanjutan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya,” tutur Menteri Basuki.
Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak 4.870 SR, SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan seluas 30 ha, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seluas 40 Ha, pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah/madrasah, pembangunan dan rehabilitasi 12 unit PTN/PTKIN, rehabilitasi dan renovasi 5 unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.
Kemudian di bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun antara lain pembangunan 3,244 unit Rusun, 2.484 unit Rusus, 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya. Dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
“Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang. Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022,” ujar Menteri Basuki.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, serta menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN TA 2023 berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan skala nasional.
Hadir mendampingi Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arafah Permana, dan Kepala BPJT Danang Parikesit. (*)
