DAELPOS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (06/02/2023) pagi.
Dalam pertemuan yang bertajuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi tersebut, Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi dukungan penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saya hanya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada di sini. Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” ungkapnya.
Untuk mencegah kerugian di masyrakat, Presiden juga memerintahkan OJK untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan.
“Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail. Kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro, enggak bisa. Makro iya, mikro harus detail, dicek satu per satu,” ucapnya.
Presiden mengambil contoh kerugian yang dialami perusahaan asal India, Adani yang kehilangan harta kekayaan sebesar USD120 miliar atau setara Rp1.800 triliun hingga menimbulkan capital outflow.
“Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus,” tegasnya.a.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta OJK mendukung program hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah. Presiden juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dikalkulasi dengan penuh kehati-hatian.
“Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena arena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ucapnya.
Presiden juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami dinamika. Indonesia pernah berada di lower middle income sampai 2018, kemudian naik menjadi upper middle income, lalu karena pandemi turun kembali ke lower middle income. Presiden juga mengungkapkan, hingga tahun 2022, Indonesia berhasil mencapai upper middle income kembali.
“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan,” tegasnya.
Hilirisasi di berbagai komoditas menjadi kunci Indonesia untuk menjadi negara maju, ungkap Presiden. Komoditas tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), mineral dan batubara (minerba), dan kekayaan laut.
“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas. Dari yang namanya nikel, lompatan kita dari USD1,1 billion (miliar) melompat, dulu mentahan, melompat menjadi USD30 billion (miliar) setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam, dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut,, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran OJK agar kasus korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga penyedia produk jasa keuangan tidak terjadi lagi. Tercatat beberapa kasus korupsi pernah terjadi di Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Indosurya.
“Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikuti, kena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya, nangis-nangis itu juga. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan,” jelasnya.
Kepala Negara pun meminta agar setiap laporan masyarakat mengenai hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh OJK. Presiden menegaskan, jangan sampai ada laporan yang lambat direspons dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.
“Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa,” tutupnya.
Kegiatan PTIJK Tahun 2023 ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
