Legislator Desak Pertamina Klarifikasi Berita Terkait Gaji Komisaris Utamanya

Wednesday, 2 August 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto./ foto ist

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto./ foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan terkait gaji Komisaris Utama PT Pertamina yang mencapai Rp8,3 Miliar per bulan, yang belakangan viral di media social dan media massa.

“Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik.  Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN Migas,” ujar Mulyanto kepada Parlementaria, Rabu (2/8/2023).

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini berharap PT Pertamina segera mengklarifikasi berita ini. Tidak hanya itu, Ia juga minta BPK (Badan pemeriksa keuangan) RI memeriksa (audit) anggaran Pertamina, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam dinikmati dan menjadi bancakan segelintir penguasa. “Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi dan harga BBM yang kembali naik,” tegas Mulyanto.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir pemberitaan media massa diramaikan dengan berita Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang masih dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. 

Dengan jabatan Komisaris Utama BUMN Migas itu, Ahok akan menerima gaji hingga Rp8,36 Miliar per bulan. Jumlah ini jauh lebih dari yang Ahok terima pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,3 miliar per tahun atau sekitar Rp2,8 miliar per bulan. 

See also  Jokowi Tegaskan Tidak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA

Berita Terkait

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual
Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah
Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030
HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel
Sultan Dukung Prabowo Tambah Rp100 Miliar Tiap Ibu Kota Provinsi

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Tuesday, 17 November 2026 - 13:51 WIB

Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis

Tuesday, 17 November 2026 - 09:36 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui

Monday, 16 November 2026 - 18:35 WIB

Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Monday, 16 November 2026 - 14:18 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah

Berita Terbaru

Energy

Kebutuhan Listrik Meledak: EBT, Gas hingga Nuklir Jadi Andalan

Wednesday, 18 Nov 2026 - 06:36 WIB