Jelang 10th World Water Forum 2024, Menteri Basuki Sampaikan Pentingnya Solusi Pembiayaan Sektor Air

Wednesday, 23 August 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sektor air berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Untuk itu perlu solusi yang memadai dalam pembiayaan sektor air guna memperkuat ketahanan pangan dan air akibat perubahan iklim.

“Di Indonesia khususnya, air minum, sanitasi, dan proyek pembangunan tampungan air seperti waduk hanya bergantung pada pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD). Dana ini sangat terbatas, sementara infrastruktur tersebut sangat mendesak diperlukan,” kata Menteri Basuki dalam World Water Week 2023 Asia-Pacific Focus Finance Sessions di Stockholm, Swedia, Selasa (22/8/2023).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Basuki mengatakan terus mendorong kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor badan usaha/swasta dalam pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, dan bendungan.

Dalam mendukung penyediaan air minum, Kementerian PUPR mendorong berbagai skema pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan campuran (blended financing) untuk proyek skala besar, hingga pembiayaan skala kecil (micro finance).

“Saat ini, sudah terdapat beberapa proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagai contoh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru, Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan, dan Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, terdapat beberapa proyek dalam tahap persiapan dengan skema KPBU adalah Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, irigasi Komering, SPAM Bintang Bano, SPAM Jatiluhur I, SPAM Karian Serpong, dan Jatiluhur II

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengundang seluruh partisipan untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali yang akan segera berlangsung dalam kurun waktu kurang dari satu tahun lagi, yakni di 18-24 Mei 2024.

See also  Kementerian PUPR Tuntaskan Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa untuk Pengendalian Banjir Kota Makassar

“Dalam forum tersebut, akan terdapat proses tematik, regional, dan politik. Terdapat 6 sub-tema untuk proses tematik, dimana isu investasi pada sektor air masuk dalam Sub-tema ke lima yang bertajuk Pembiayaan Sektor Air Berkelanjutan,” kata Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dubes RI untuk Swedia dan Latvia Kamapradipta Isnomo, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Direktur Utama PT. Brantas Abipraya Sugeng Rochadi. (*)

Berita Terkait

Hari Guru Nasional 2024, Komitmen Kemendikdasmen untuk Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru
Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat
Lawan Budaya Patriarki, Gus Hilmy Ajak Perempuan Menulis Sejarahnya Sendiri
Juara MTQ Internasional, Kemenag Beri Hadiah Total Rp125 Juta
Komite II DPD Undang Kementerian/ Lembaga Lakukan Pengawasan UU Pangan
Sambut HUT Ke 13 PT Jasamarga Bali Tol Selenggarakan Temu Pelanggan
Kolaborasi dengan BRIN, Mendes Yandri Yakin Berhasil Majukan Desa hingga Tingkatkan GDP Indonesia
Pelaksanaan Program Swasembada Pangan, Menteri Dody Tinjau Rehabilitasi DI Mrican di Nganjuk

Berita Terkait

Monday, 25 November 2024 - 13:05 WIB

Hari Guru Nasional 2024, Komitmen Kemendikdasmen untuk Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru

Monday, 25 November 2024 - 13:00 WIB

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

Monday, 25 November 2024 - 11:05 WIB

Lawan Budaya Patriarki, Gus Hilmy Ajak Perempuan Menulis Sejarahnya Sendiri

Sunday, 24 November 2024 - 11:00 WIB

Juara MTQ Internasional, Kemenag Beri Hadiah Total Rp125 Juta

Sunday, 24 November 2024 - 09:34 WIB

Komite II DPD Undang Kementerian/ Lembaga Lakukan Pengawasan UU Pangan

Berita Terbaru