Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan di Hotel Mercure Ancol, Senin (25/09/23). Turut hadir pada kegiatan tersebut Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela serta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Raden Hari Pramudiono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah M Nurdin. Dok. Sigit Purwanto/ Humas Kemendes PDTT
DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangujan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dengan SDM yang berkualitas, Desa dapat menjalankan program-program pembangunan dengan lebih efektif dan efisien
Maka dari itu, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini berharap Rakor ini bisa berikan masukan kepada MenPANRB soal peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
Gus Halim menyinggung soal dua jalur pengembangan SDM di level masyarakat desa yaitu Jalur yang menjadi keniscayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa.
Kedua, melalui jalur kebijakan dari Pemerintah Desa.
“Dua hal ini bisa di singkronkan hingga kebijakan di level desa bisa seirama antara upaya pengembangan SDM melalui kebijakan desa sekaligus upaya masing-masing warga desa,” kata Gus Halim saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan di Hotel Mercure Ancol, Senin (25/09/23).
Gus Halim menambahkan, peningkatan kualitas SDM perangkat desa ini akan meningkatkan kepercayaan bahwa masyarakat desa benar-benar mampu mengelola pembangunan.
Gus Halim menuturkan, Kades, Perangkat Desa dan Warga sempat diragukan mampu kelola Dana Desa. Ternyata telah buktikan jika mereka bisa mengelola Dana yang berjumlah besar itu.
“Makanya saya gulirkan Jargon ‘Percaya Desa, Desa Bisa’ karena memang Desa Bisa,” kata Doktor Kehormatan UNY ini.
Gus Halim menuturkan, jika Presiden Joko Widodo menyoroti status dan pengembangan perangkat desa. Saat itu, Gus Halim menjelaskan jika keberadaaan perangkat desa unik karena bukan ASN, PPPK dan bukan Outsouching karena diangkat basis usia.
“Saya menyampaikan, ini harus dicari solusi tapi bukan kemudian ASN jadi pilihan solutif,” kata Gus Halim.
Selain itu, Perangkat Desa juga berbeda dengan umumnya pegawai karena miliki tugas yang tidak dibatasi oleh waktu.
Follow kami di social media
