DAELPOS.com – Wakil Menteri LHK Alue Dohong bersama Delegasi Indonesia melanjutkan kunjungan kerja di Jerman dengan mengunjungi Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, Kementerian Pangan dan Pertanian) dan Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) di Berlin, Jerman, Selasa (17/10/2023).
Di BMEL, Delegasi Indonesia diterima oleh State Secretary Silvia Bender dan Matthias Schwoerer, Kepala Divisi Eropa dan International Forest Policy. Di sana, Wamen Alue Dohong menyampaikan bagaimana Indonesia memulai proses Forest Law-Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dari tahun 2001 sampai ditandatangani Uni Eropa dan Indonesia pada tahun 2013.
Dalam perkembangannya, Wamen Alue Dohong mengungkapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kemudian berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) telah mampu menekan angka pembalakan liar di Indonesia dan meningkatkan ekspor produk kayu, terutama ke Uni Eropa.
“Namun, dengan mulai berlakunya Uni Eropa Deforestation-free Regulation (EUDR) pada tahun 2023, para pelaku usaha produk kayu mempertanyakan status FLEGT yang telah dibangun antara Uni Eropa dan Indonesia dan menyampaikan beban uji tuntas (due diligence) akibat berlakunya EUDR,” katanya.
Menjawab pertanyaan tersebut, State Secretary Silvia Bender menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman memahami permasalahan pemberlakuan EUDR terutama pada unit usaha kecil dan menengah karena pemberlakuan EUDR juga dirasakan oleh pelaku usaha di Jerman. Pemerintah Jerman sendiri masih mengkaji implementasi due diligence di perbatasan negara.
Secara spesifik State Secretary Silvia Bender juga menyampaikan alasan EUDR diterapkan karena pengelolaan hutan di negara produsen masih kurang baik sebagaimana berita di media itu keliru.
“Terkait hal tersebut, Pemerintah Jerman menampung aspirasi Pemerintah Indonesia dan akan menyampaikannya dalam forum Uni Eropa yang lebih tinggi di Brussels,” ungkapnya.
Selain permasalahan perdagangan kayu, Wamen Alue Dohong juga menyampaikan kemungkinan kerja sama peningkatan kapasitas untuk melaksanakan perdagangan karbon di Indonesia. Bursa karbon Indonesia telah diluncurkan bulan September 2023, dan membutuhkan tenaga dengan soft skill yang memadai untuk menjalankan perdagangan karbon di Indonesia. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga teknis (project developer, validator & verifikator) untuk dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan karbon Pemerintah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, State Secretary Silvia Bender menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman memiliki program pengembangan perdagangan karbon untuk negara berkembang. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan perdagangan karbon. Namun program tersebut tidak berada di BMEL, dan State Secretary berjanji akan menyampaikan usulan Wamen Alue Dohong kepada pengampu program tersebut.
Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke BML, Wamen LHK selanjutnya menyambangi BMZ. Delegasi Indonesia diterima oleh State Secretary Jochen Flasbarth, Staf Ahli Dr. Laura Schneider, dan Dr. Andreas Foerster.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Alue menyampaikan kembali permasalahan implementasi EUDR yang tidak hanya berpengaruh pada produk hasil hutan, namun juga pada komoditi lainnya, yaitu minyak kelapa sawit, kopi, coklat, dan karet, serta sistem penentuan tingkat negara berisiko (risk country), yang sangat mendiskreditkan negara.
Menanggapi hal ini, State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan bahwa pihaknya mengerti akan permasalahan yang muncul akibat implementasi EUDR dan berjanji akan menyampaikan concern Indonesia pada forum yang lebih tinggi.
Selain permasalahan EUDR, Wamen Alue juga menyampaikan restorasi gambut yang telah dilakukan di Indonesia melalui aksi 3-R, yaitu re-wetting, re-vegetation, dan re-vitalization of local livelihoods. Indonesia yang memiliki luasan sekitar 13,4 juta hektar terbagi ke dalam zona pemanfaatan (49%) dan zona konservasi (51%) dengan kedalaman gambut lebih dari 3 (tiga) meter. Dari sisi luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) luasannya mencapai 24 juta hektar terbagi ke dalam 865 unit KHG yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan ketertarikan Pemerintah Jerman terhadap restorasi gambut di Indonesia, karena dirinya memahami pentingnya gambut dan rapuhnya ekosistem gambut pada musim kering dan El Nino saat ini. Kerusakan ekosistem gambut akan berpengaruh pada perubahan iklim global secara signifikan. Pemerintah Jerman terus menyuarakan kegiatan restorasi gambut dunia termasuk praktik paludiculture di lahan gambut, dan berjanji akan bertemu di perhelatan COP28 di Dubai untuk menyuarakan restorasi gambut di forum UNFCCC tersebut.
Selain terkait EUDR dan gambut, Wamen Alue yang didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Jerman, Dubes Havas Oegroseno dan Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto menyampaikan kemungkinan Indonesia bergabung dalam Tropical Timber Trade Facility (TTTF). State Secretary Jochen Flasbarth menyampaikan apresiasi concern Pemerintah Indonesia dan akan mengusulkan Indonesia masuk sebagai observer dalam TTTF untuk mengetahui isu perdagangan yang dibahas. Dalam TTTF, Pemerintah Jerman memfasilitasi perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam Congo Basin dengan RRT yang sejak COP 26 di Glasgow telah menyatakan akan menghentikan pembalakan liar.
Pada saat penutupan pertemuan, Wakil Menteri Alue Dohong menyampaikan agar Pemerintah Uni Eropa memperlakukan perdagangan dengan negara berkembang secara adil, sehingga tidak terjadi diskriminasi terutama terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
