DAELPOS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng dapat segera disambungkan dengan seluruh target keluarga penerima manfaat. Presiden mengungkapkan dari sekitar 15 ribu potensi sambungan, saat ini SPAM Kali Dendeng baru terhubung ke sekitar tiga ribu rumah tangga.
“Hari ini kita akan membuka SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kali Dendeng di Kota Kupang. Ini akan bisa dipakai untuk 15 ribu sambungan rumah tangga, tetapi baru terpakai kurang lebih tiga ribu sambungan rumah tangga. Artinya, masih ada sisa yang sangat besar sekali,” ujar Presiden saat meresmikan SPAM Kali Dendeng, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (06/12/2023).
Presiden pun menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan sambungan tersebut.
“Saya minta ke Pak Menteri PU agar sambungan ke rumah tangga ini segera dibantu dari pemerintah pusat untuk segera diselesaikan. Harusnya ini tanggung jawab daerah, tanggung jawab kota, tanggung jawab provinsi, dan tanggung jawab PDAM, tetapi untuk NTT ini akan kita bantu dari pemerintah pusat. Untuk Kupang, akan kita bantu dari pemerintah pusat,” ujarnya.
SPAM Kali Dendeng dibangun sejak tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp173 miliar. Presiden berharap infrastruktur ini dapat menjamin pasokan air bagi rumah tangga di NTT, khususnya saat musim kemarau.
“Ini akan memberikan kepastian bahwa untuk urusan air, utamanya air minum di Kota Kupang dan sekitarnya bisa disuplai dari SPAM Kali Dendeng,” kata Presiden.
Sementara untuk menjamin pasokan air bagi lahan pertanian, kata Presiden, pemerintah juga telah dan tengah membangun sejumlah waduk di NTT.
“Ada tujuh waduk yang sudah selesai dibangun dan akan segera selesai pada tahun 2024 nantinya. Ini juga akan memberikan efek yang luar biasa pada produksi, produktivitas pertanian sawah yang ada di NTT,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya di Kota Kupang, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
