Negara Tidak Boleh Biarkan Ekonomi Petani Kesulitan

Wednesday, 26 June 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat mengisi Seminar Nasional Fraksi Gerindra di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, / foto ist

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat mengisi Seminar Nasional Fraksi Gerindra di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, / foto ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono beranggapan demi mewujudkan swasembada pangan nasional maka pemerintah harus benar-benar mengatur tata niaga pertanian di Tanah Air. Negara tidak boleh membiarkan ekonomi para petani kesulitan.

“Ini yang sangat penting adalah mengatur tata niaga pertanian agar petani dari seluruh stakeholder pertanian lebih makmur dan sejahtera,” tegas Budi dalam Seminar Nasional Fraksi Gerindra bertajuk ‘Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045’, di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Oleh karena itu, kata Budi, program yang menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang ini perlu didukung banyak pihak di Parlemen. Apalagi, Indonesia telah mencanangkan diri menjadi salah satu negara lumbung pangan dunia. “Hal ini tentu harus kita dukung bersama, karena Indonesia mempunyai pengalaman dan kerja yang berharga dalam pembangunan pangan dan pertanian,” tandasnya.

Menurutnya, salah satu perwujudan pembangunan untuk swasembada pangan adalah memperhatikan pembangunan pertanian di wilayah-wilayah perbatasan. Dia menilai wilayah perbatasan dan pedesaan berpotensi menjadi lumbung pangan nasional. Wilayah perbatasan dan pedesaan yang menjadi lumbung pangan nasional itu bahkan diyakini bisa menjadi penyangga kota-kota besar yang berpotensi menyumbang ekspor ke negara-negara tetangga.

“Pengembangan kawasan perlu dijadikan dasar dalam mengembangkan komunitas-komunitas pertanian yang berdaya saing,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dia pun merekomendasikan agar pemerintah berani mempromosikan produk-produk pertanian dalam negeri jika nantinya swasembada pangan itu terwujud. Tak kalah penting, pemerintah wajib mengendalikan impor-impor pangan yang ‘menjajah’ produk domestik. “Ketika swasembada ini sudah di depan mata maka kita harus berani mempromosikan produk-produk pertanian dalam negeri untuk masuk ke pasar-pasar ekspor. Juga yang paling penting adalah mengendalikan impor-impor pangan yang saat ini membanjiri pasar domestik,” papar Budi.

See also  Pertamina Jalin Kolaborasi Bangun Energi Berkelanjutan IKN

Menurutnya Indonesia harus memiliki strategi jitu untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Terlebih, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup matang dalam berswasembada pangan. “Bahwa Indonesia pernah berswasembada pangan maka kita butuh sebuah strategi yang jitu untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” kata Budi.

Berita Terkait

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.
Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%
Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa
Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak
Penutupan Jalur Rafah Langgar Genjatan Sejata, BKSAP: Bantuan Mesti Tetap Masuk
PLN Icon Plus Tanam Pohon Kopi di Hutan Kota Sangga Buana, Perkuat Ekosistem Hijau Berkelanjutan
Komite IV DPD RI Soroti Penyaluran Dana 200 T ke Himbara di NTB
Prabowo Ajak Generasi Muda Pilih Jalan Kebenaran dan Kejujuran

Berita Terkait

Tuesday, 21 October 2025 - 17:37 WIB

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 October 2025 - 08:17 WIB

Hutama Karya Perkuat Portofolio Internasional: Progres Proyek Jalan Maliana di Timor Leste Capai 72,59%

Monday, 20 October 2025 - 23:32 WIB

Mendes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa

Monday, 20 October 2025 - 20:24 WIB

Wujudkan Asta Cita, Pertamina Gandeng Direktorat Jenderal Pajak Bangun Ekosistem UMKM Mandiri dan Taat Pajak

Monday, 20 October 2025 - 20:05 WIB

Penutupan Jalur Rafah Langgar Genjatan Sejata, BKSAP: Bantuan Mesti Tetap Masuk

Berita Terbaru

Berita Utama

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:37 WIB

Nasional

Kemendes dan Kemkomdigi Taken MoU, Bangun Koneksi Majukan Desa

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:29 WIB