DAELPOS.com – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing,” ujar Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024, di Jakarta, Senin (30/09/2024).
Menurut Rosan, komitmen semua pihak dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha harus terus ditingkatkan. Karena itu, standardisasi pelayanan dan implementasi OSS (Online Single Submission) yang baik adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Rosan mengatakan, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021, Anugerah Layanan Investasi telah menjadi ajang tahunan yang diadakan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan penghargaan tertinggi. Khususnya atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 18 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
Mekanisme Penilaian
Penilaian kinerja dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022, dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023.
Beberapa aspek yang dinilai mencakup implementasi dan penyederhanaan perizinan berusaha, penerapan sistem Online Single Submission (OSS), peningkatan iklim investasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi dalam penyelenggaraan perizinan, serta kualitas sarana dan prasarana yang tersedia.
Selain itu, salah satu komponen penting dalam penilaian ini adalah komitmen dan dukungan penuh dari kepala daerah dalam memastikan terlaksananya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Tim Penilai Independen
Anugerah Layanan Investasi 2024 melibatkan tim penilai independen yang berasal dari kementerian/lembaga, asosiasi usaha dan profesional. Tim penilai dari kementerian/lembaga terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, tim penilai dari asosiasi dan profesional terdiri dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Penilaian kinerja dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap penilaian mandiri yang diverifikasi dan divalidasi di lapangan. Kedua, tahap penetapan nomine sebanyak 34, yang terdiri dari 10 kementerian/lembaga, 8 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten, dan 8 pemerintah kota. Ketiga, tahap uji petik dan pemaparan nomine yang menentukan pemenang.
“Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, untuk pemerintah daerah yang sangat baik terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 56,8% sedangkan peningkatan kategori baik mencapai 8,37%. Jadi perbaikan kinerja tersebut diantaranya disebabkan karena adanya pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan,” tambah Rosan.
Data Kementerian Investasi/BKPM mencatat, muncul sejumlah nama baru seperti Kementerian Pertahanan dan Provinsi Maluku dalam daftar pemenang. Hal itu menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan percepatan pelaksanaan investasi semakin merata di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk kategori kurang baik menjadi baik terjadi peningkatan 45%.
“Kita menghimbau untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita sudah punya ketentuan di level service agreement yang harus kita jalani dan harus kita patuhi, sehingga kita dari Kementerian Investasi akan menerbitkan suatu kebijakan yang berbentuk fiktif positif, yang di mana itu akan memberikan kepastian yang lebih pada dunia usaha,” imbuh Rosan.
Tiga Pencapaian dari Realisasi Investasi
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, ada 3 pencapaian yang tercipta dari realisasi investasi periode Oktober 2019 hingga Juni 2024. Pertama, terdapat peningkatan realisasi investasi pada periode Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya.
“Selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 Triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 Triliun, dengan pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 18% per tahun,” ungkap Rosan.
Kedua, selama periode Kabinet Indonesia Maju, dari sisi penciptaan lapangan kerja langsung, investasi tersebut menyerap 7.188.479 tenaga kerja Indonesia, atau rata-rata 1.437.695 tenaga kerja per tahun. Ketiga, pemerataan investasi di mana sejak triwulan ketiga tahun 2020, realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi di Pulau Jawa.
“Pencapaian realisasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah direspon sangat baik, direspon sangat positif, sehingga berdasarkan sebaran investasi ini semenjak tahun 2020 sudah banyak di luar pulau jawa,” ungkap Rosan.
Inovasi-inovasi pelayanan yang diterapkan oleh para pemenang baru ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi iklim investasi lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah mereka di tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa standar pelayanan investasi di Indonesia semakin tinggi, dengan banyaknya pemerintah daerah dan kementerian yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka untuk menarik lebih banyak investor.(*)
