Mengenal Sosok Rini Widyantini, dari Birokrat Hingga Memimpin Reformasi Birokrasi

Tuesday, 22 October 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

 

DAELPOS.com – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sepanjang sejarah, Rini adalah perempuan pertama yang dipercaya memimpin reformasi birokrasi.

Nama Rini diumumkan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10) malam. Presiden Prabowo akan melantik Rini di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Sebelum ditunjuk sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak tahun 2022.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini mengawali kariernya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990. Ia menjabat sebagai Analis Kebijakan pada tahun 1997, pada instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pada 2008, Rini menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada tahun 2011, Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum.

Satu tahun kemudian, Rini dipercaya sebagai Deputi Bidang Kelembagaan. Kemudian tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di kota kelahirannya, Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, Rini meraih gelar Master of Public Management pada The Flinders University of South Australia.

Karier yang ia mulai dari internal Kementerian PANRB tentu membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya.

Tugas besar sebagai Menteri PANRB sudah menunggu. Reformasi tata kelola pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.

See also  Rocky Gerung Sebut KPU, MK, DPR dan MPR Lembaga Pemenggal Optimisme Publik

Rini, yang memulai kariernya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB.

Berita Terkait

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih
Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan
Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru
Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara
HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir
HUT ke-81 TNI, Kemhan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional
HUT ke-28, Bank Mandiri Bayarkan Dividen Interim Rp6,16 Triliun
Kementerian PU Kerahkan 13 Pompa Untuk 120 Ha Sawah di Jatim

Berita Terkait

Tuesday, 6 October 2026 - 19:42 WIB

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih

Tuesday, 6 October 2026 - 16:11 WIB

Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan

Monday, 5 October 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru

Monday, 5 October 2026 - 13:28 WIB

Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara

Monday, 5 October 2026 - 13:26 WIB

HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB

Nasional

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 Oct 2026 - 09:59 WIB