Pemerintah Membuat Bingung Rakyat Soal Wacana Denda Damai bagi Koruptor

Monday, 30 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. / foto ist

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. / foto ist

 DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai wacana denda damai bagi koruptor yang dilontarkan pemerintah membingungkan masyarakat. Menurutnya, pernyataan yang saling bertentangan dari para elite pemerintahan memperkeruh situasi terkait isu ini.

“Rakyat dibuat bingung oleh pernyataan-pernyataan kontradiktif oleh elite politik kita sendiri,” ujar Andreas Senin (30/12/2024).

Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengampunan bagi pelaku korupsi asalkan mereka mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi. Andreas mengingatkan bahwa sebelumnya Prabowo pernah menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor, bahkan hingga ke Antartika.

“Bapak Presiden dalam pidato sebelum dilantik menyatakan akan mengejar koruptor sampai ke Kutub. Tapi sekarang malah ada wacana pengampunan dan denda damai. Ini membingungkan,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I itu.

Wacana denda damai pertama kali disampaikan oleh Menteri Supratman, yang merujuk pada Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Namun, setelah menuai kritik luas dari publik, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk kasus korupsi.

Andreas menilai ketidakkonsistenan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. “Pemerintah harus menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Rakyat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan yang nyata. Jangan sampai kebijakan atau wacana yang dilemparkan pejabat negara malah menciptakan celah untuk penyalahgunaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan hukum yang tegas dan konsisten. Ia mengingatkan bahwa pengampunan atau denda damai hanya akan memberi kesan bahwa korupsi bisa dinegosiasikan.

See also  Hadirkan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas, Kementerian PU Bangun Asrama Mahasiswa Nusantara Manado

“Sebaiknya sebelum membuat pernyataan kebijakan, pemerintah menggodok dulu secara matang dan jelas sehingga masyarakat tidak penuh pertanyaan dan salah tafsir,” pungkas Andreas.

Berita Terkait

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Perkuat Sinergi Maritim
Indonesia-Austria Jajaki Kerja Sama Investasi Infrastruktur Transportasi
Gelar Patriot Cilik di Lima Sekolah Bomberay, TEP Unpad Susun Modul Bahasa Iha Bersama Dewan Adat

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Sunday, 15 November 2026 - 10:34 WIB

TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak

Saturday, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh

Thursday, 12 November 2026 - 18:18 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB