Kemnaker: Usia Pensiun Pekerja Telah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Friday, 10 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya yang dimulai dari 2019 pensiun  57 Tahun, 2022 menjadi 58 Tahun dan pada Tahun 2025 menjadi 59 Tahun.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui siaran pers pada Kamis (9/1/2025) menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya.

Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

“Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun. Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat,” jelas Sunardi.

Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban  lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Semua itu bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja.

See also  Gus Halim Ajak Desa di Daerah Pertambangan Optimalkan Hortikultura

Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan  terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU cipta kerja, pungkas Sunardi.

Berita Terkait

Tiba di Singapura, Prabowo Disambut Langsung oleh PM Lawrence Wong
Senator Azhari Cage Minta Mendagri Berlapang Dada dan Merevisi SK yang Menetapkan 4 Pulau Aceh ke Sumut.
Terima Bupati Seluma, Wamen Viva Yoga: Kabupaten Produk Transmigrasi Kaya Potensi Pertanian dan Perikanan
Kementerian PU Dukung Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2030
Kementerian PU Tawarkan 9 Proyek KPBU Senilai Rp90 Triliun dalam Pitching Session ICI 2025
Prabowo: Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa
Menteri Dody Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul Bogor
Haidar Alwi: Bhayangkara Modern di Tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berita Terkait

Monday, 16 June 2025 - 12:53 WIB

Tiba di Singapura, Prabowo Disambut Langsung oleh PM Lawrence Wong

Sunday, 15 June 2025 - 11:35 WIB

Senator Azhari Cage Minta Mendagri Berlapang Dada dan Merevisi SK yang Menetapkan 4 Pulau Aceh ke Sumut.

Saturday, 14 June 2025 - 21:49 WIB

Terima Bupati Seluma, Wamen Viva Yoga: Kabupaten Produk Transmigrasi Kaya Potensi Pertanian dan Perikanan

Saturday, 14 June 2025 - 14:18 WIB

Kementerian PU Dukung Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2030

Friday, 13 June 2025 - 09:04 WIB

Kementerian PU Tawarkan 9 Proyek KPBU Senilai Rp90 Triliun dalam Pitching Session ICI 2025

Berita Terbaru

(Foto ilustrasi dok. Kemenpar)

News

Raja Ampat Aman: Pemerintah Jamin Keamanan Wisatawan

Monday, 16 Jun 2025 - 13:37 WIB