Masyarakat Kesulitan Gas LPG 3, Polri Turun Tangan

Wednesday, 5 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap adanya penurunan suplai atau persediaan LPG 3 kg di tingkat agen dan pangkalan. Hal ini diketahui setelah Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan, yang tadinya per hari itu 280 tabung LPG 3 kg. Saat ini hanya 130 per hari,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Meski demikian, Helfi memastikan belum ditemukan indikasi adanya penimbunan gas melon yang saat ini tengah dikeluhkan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pihaknya baru menemukan adanya kekurangan stok di tingkat agen dan pangkalan.

“Itu sementara, dan saat ini kita komunikasikan dengan Dirjen Migas. Tim kami sedang komunikasi di sana, kita tunggu hasilnya gimana,” jelasnya.

Satgas Pangan Polri telah melakukan pengecekan langsung di lapangan, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga Banten. Kekurangan stok ini berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan LPG 3 kg di pengecer. Selain itu, terdapat persyaratan khusus dalam pembelian gas melon tersebut.

“Sekarang ada persyaratan khusus untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg, yakni harus menggunakan KTP, dan itu menjadi persyaratan utama,” terang Helfi.

Lebih lanjut, Helfi menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran Satgas Pangan daerah untuk segera turun ke lapangan guna mengecek serta mengawasi stok dan distribusi LPG 3 kg.

“Kita juga instruksikan kepada jajaran kita di Satgasda untuk segera turun ke lapangan mengecek, melakukan pengawasan terkait masalah stoknya dan distribusi,” ujarnya.

Hasil dari pengecekan dan pengawasan ini nantinya akan dikumpulkan dalam laporan resmi dan dilaporkan kepada pimpinan untuk langkah lebih lanjut.

See also  Penerima Vaksin Luar Negeri dapat Ajukan Verifikasi Vaksin dan Klaim Sertifikat Dosis Tambahan di PeduliLindungi

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB