Wakil Ketua Komite III DPD Prof. Dr. Dailami Menanggapi Kelalaian SMAN 1 Mempawah, Soroti Pentingnya Akurasi Data Pendidikan

Thursday, 6 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Prof. Dr. Dailami memberikan tanggapan terkait kelalaian yang menyebabkan ratusan siswa SMAN 1 Mempawah kalimantan barat gagal mendaftar pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Kelalaian dalam penginputan data pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh pihak sekolah tersebut berdampak langsung pada sejumlah siswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jalur seleksi prestasi.

“Ini merupakan sebuah masalah serius yang tidak hanya merugikan siswa dan orang tua, tetapi juga mencoreng sistem pendidikan kita yang seharusnya mempermudah akses ke pendidikan tinggi. Akurasi data dan ketelitian dalam proses administrasi sangat penting, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi masa depan generasi muda,” ujar Prof. Dr. Dailami.

Menanggapi kejadian ini, Prof. Dailami menekankan pentingnya pembenahan sistem administrasi di seluruh sekolah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan sistem PDSS agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Dailami juga mengingatkan bahwa meski pihak sekolah sudah berencana untuk membantu siswa agar bisa mengikuti UTBK melalui jalur SNBT, peluang untuk lolos kini semakin terbatas. “Penting untuk memberikan ruang yang adil bagi siswa yang berprestasi. Mereka harus mendapatkan kesempatan yang setara tanpa ada kendala administrasi yang menghalangi,” tegasnya.

Sementara itu, pihak SMAN 1 Mempawah telah meminta maaf atas kelalaian tersebut dan berjanji akan bertanggung jawab penuh. Kepala sekolah juga memastikan akan meningkatkan sistem dan prosedur pendaftaran agar kejadian serupa tidak terulang.

Prof. Dr. Dailami menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang adil dan transparan, tanpa hambatan administratif.

See also  Kemenag Usul BPIH Rp105 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah Haji 2024?

Berita Terkait

Cegah Gagal Panen, Kementerian PU Selamatkan 8.000 Hektare Sawah di Lampung dari Intrusi Air Laut
Dukung Asta Cita Presiden, 2 Sekolah Rakyat di Sulbar Siap Tampung 1.680 Siswa
Ubah Limbah Jadi Biogas, Warga Manokwari Selatan Hemat Energi & Biaya
Mendes Yandri Ajak ISSF dan Perusahaan Mitra Perluas Desa Binaan
Kementerian PU Salurkan 136 Ribu Liter Air untuk Warga dan Penanganan Karhutla di Sorong
DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang
Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk
Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai

Berita Terkait

Thursday, 8 October 2026 - 16:18 WIB

Cegah Gagal Panen, Kementerian PU Selamatkan 8.000 Hektare Sawah di Lampung dari Intrusi Air Laut

Thursday, 8 October 2026 - 12:48 WIB

Dukung Asta Cita Presiden, 2 Sekolah Rakyat di Sulbar Siap Tampung 1.680 Siswa

Thursday, 8 October 2026 - 08:13 WIB

Ubah Limbah Jadi Biogas, Warga Manokwari Selatan Hemat Energi & Biaya

Wednesday, 7 October 2026 - 18:48 WIB

Mendes Yandri Ajak ISSF dan Perusahaan Mitra Perluas Desa Binaan

Wednesday, 7 October 2026 - 18:45 WIB

Kementerian PU Salurkan 136 Ribu Liter Air untuk Warga dan Penanganan Karhutla di Sorong

Berita Terbaru