DAELPOS.com – “Pengesahan program kegiatan kementerian dan badan dilakukan agar program kegiatan cepat terlaksana”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. “Dengan anggaran yang ada, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tetap menjalankan program kegiatannya”, tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Kementrans akan membuat inovasi dan kreasi program kegiatan selain menggunakan APBN juga berupaya menggunakan anggaran yang tidak dibiayai APBN.
Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga kepada wartawan selepas dirinya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Badan APBN TA 2025 dengan Komisi V DPR di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 12/2/2025.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Kusworo, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana. Kementerian dan badan di atas merupakan mitra kerja Komisi V.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus dan diikuti oleh 34 anggota dari berbagai fraksi, masing-masing kementerian dan badan memaparkan program kegiatan dengan pagu indikatif yang telah disepakati dalam rapat sebelumnya hingga akhirnya program kegiatan dan anggaran yang ada itu disahkan.
Viva Yoga menyebut dalam rapat tersebut Komisi V menyetujui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025. Hal demikian berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 serta Surat Menkeu No.S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025.
Diungkap Kementrans pada APBN 2025 tertera 122.419.152.000.000. setelah diefisiensi 47.395.000 membuat APBN 2025 tinggal 75.023.152.000.
Terkait adanya efisiensi anggaran, menurut Viva Yoga membuat DPR meminta kepada kementerian dan badan untuk memprioritaskan program infrastruktur berbasis masyarakat, menjamin ketersediaan infrastruktur dasar konektivitas antar wilayah dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah terbangun, keberlanjutan kegiatan yang telah selesai proses lelang tender utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak siginfikans terhadap perekonomian.
“DPR juga meminta adanya jaminan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, tepat waktu, tetap sasaran dan dapat dipertanggunjawabkan dengan baik serta meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
