daelpos.com — Senator DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Aceh sebagai daerah berstatus Bencana Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul banjir besar yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kecamatan di Aceh, yang kini mencapai tingkat keparahan paling tinggi di wilayah Sumatra.
Menurut Darwati, kondisi di Aceh bahkan lebih parah dibanding banjir yang terjadi bersamaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. “Kondisi banjir di Aceh adalah yang terparah. Situasi ini sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah dan membutuhkan mobilisasi sumber daya nasional secara cepat dan terukur,” ujarnya.
Seiring dengan memburuknya cuaca, hampir seluruh kabupaten saat ini terisolasi total. Situasi terberat terjadi di Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Aceh Utara. Laporan terakhir menyebutkan 5 warga meninggal di Aceh Utara, 11 warga meninggal di Bener Meriah, dan 13 orang masih hilang.
Di tengah situasi tersebut, jaringan listrik dan internet padam sejak Rabu pagi (26/11/2025) hingga Jumat (28/11/2025) di Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, hingga Aceh Tamiang. Kondisi ini diperburuk oleh gempa di Kabupaten Simeulue pada Kamis (27/11/2025) yang menyebabkan warga luka-luka serta kerusakan parah pada rumah dan bangunan.
Selanjutnya, ratusan titik pengungsian kini membutuhkan pasokan logistik secara mendesak, mulai dari makanan, obat-obatan, perlengkapan anak, hingga kebutuhan ibu hamil. Namun upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terhambat akibat terputusnya akses transportasi pada jalur nasional Banda Aceh–Medan.
Gangguan akses tersebut mencakup putusnya Jembatan Kutablang (Bireuen–Aceh Utara), Jembatan Meureudu (Pidie Jaya–Bireuen), serta jembatan penghubung menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sementara itu, debit air di beberapa titik ruas Medan–Banda Aceh meningkat: Krueng Mane 1 meter, Krueng Geukuh 1–2 meter, Syamtalira Bayu 1 meter, Geudong 1–1,5 meter, dan Syamtalira Aron 0,5 meter.
Menyikapi kondisi ini, Darwati menegaskan pentingnya intervensi pemerintah pusat. “Aceh membutuhkan jembatan darurat dari pemerintah pusat. Ini bukan hal yang bisa ditunda karena jalur transportasi darat benar-benar terputus,” tegasnya.
Menurutnya, langkah pemerintah pusat tidak boleh terbatas pada peninjauan lokasi bencana. Tanpa bantuan penuh, distribusi logistik tidak mungkin mencapai daerah-daerah yang terisolasi. “Puluhan ribu warga terperangkap, jaringan komunikasi padam, jembatan utama putus, dan logistik tidak bisa masuk. Maka penetapan status Bencana Nasional adalah langkah paling realistis dan sangat mendesak,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang mobilisasi maksimal dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, serta seluruh lembaga terkait. “Negara harus hadir secara penuh ketika masyarakat menghadapi ancaman sebesar ini,” katanya.
Menutup pernyataannya, Senator Darwati A Gani mengajak seluruh pihak untuk memperkuat solidaritas. “Ini bukan hanya persoalan Aceh, tetapi persoalan kemanusiaan. Warga menunggu tindakan cepat negara,” pungkasnya.
