daelpos.com – Program transmigrasi bukan hanya sekadar program melainkan suatu strategi pembangunan nasional. Sebagai strategi pembangunan nasional ada empat amanat Presiden Prabowo yang perlu direalisasikan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Transmigrasi memiliki peran besar dalam menjaga kedaulatan bangsa hingga mendorong pemerataan ekonomi nasional”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badko HMI yang hadir dalam Sekolah Pimpinan PBHMI 2025, TMII, Jakarta, Selasa (3/12).
Sekolah yang digelar mulai tanggal 30 November hingga 5 Desember itu mengambil tema ‘Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas’. Secara rinci Wamen Viva Yoga menjelaskan empat amanat, yakni pertama, transmigrasi untuk menjaga NKRI. Perpindahan penduduk dari daerah padat ke tanah-tanah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni terutama di wilayah perbatasan dan terluar, maka perpindahan penduduk itu mencegah adanya penetrasi, intervensi, dan aneksasi dari pihak luar yang ingin mengambil wilayah Indonesia.
Pencaplokan wilayah terluar Indonesia dikarenakan tidak adanya penduduk bukan omong kosong. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena di sana tidak ada penduduk Indonesia yang mendiami.
“Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi, yakni melakukan perpindahan penduduk dari daerah padat ke yang longgar salah satunya untuk menjaga integrasi nasional”, ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.
Kedua, mengentaskan kemiskinan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat. Untuk itu dengan transmigrasi, para transmigran diberi lahan 1 hingga 2 hektarare. Langkah ini merupakan bentuk reforma agraria, tanggung jawab negara pada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan.
“Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman tetapi juga sebagai sumber ekonomi”, ujarnya.
Ketiga, membangun swasembada pangan. Sudah banyak kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi pangan khususnya beras. Program transmigrasi mampu ikut berkontribusi dalam menciptakan swasembada pangan.
“Selama berkeliling ke kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, saya melihat kenyataan bahwa sebagaian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional khususnya beras”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.
Empat, melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berpindahnya penduduk dari daerah padat ke daerah yang longgar maka ketika ada manusia pasti di sana ada aktivitas dan gerakan ekonomi, maka daerah yang awalnya sepi dan kosong berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru.
“Banyak kawasan transmigrasi menjadi kota terpadu mandiri (KTM) seperti di Lagita di Bengkulu Utara”, ungkapnya.
Transmigrasi menurut Viva Yoga merupakan program yang juga dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Dirinya mengutip ungkapan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang mengatakan industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Pulau Jawa. Untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya.
Program yang dilakukan sejak tahun 1950 oleh Presiden Sukarno hingga saat ini telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatam”, ujarnya.
Program transmigrasi di era Presiden Prabowo disebut terus berjalan dengan program unggulan 5T, yakni Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal. Keinginan untuk ada program trasmigrasi di luar Jawa hingga saat ini masih menarik bagi para bupati dan gubernur.
“Kerap bupati dan gubernur bertemu dengan saya untuk membahas pembangunan kawasan transmigrasi. Ada 50 kabupaten ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi”, tambahnya.
Antusiasnya para kepala daerah menurut Viva Yoga menunjukan transmigrasi merupakan program yang ditunggu masyarakat dengan harapan seperti empat amanat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
