daelpos.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau kondisi para pengungsi dan wilayah terdampak bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody menegaskan komitmen penuh Kementerian PU untuk mempercepat pemulihan akses jalan nasional, jembatan, normalisasi sungai serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat terdampak di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan lintas Aceh lainnya.
Menteri Dody menyampaikan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama karena banyaknya jalur strategis yang terputus akibat banjir bandang dan longsor. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,”kata Menteri Dody.
Tercatat hingga 12 Desember 2025 pukul 08.30 WIB, beberapa ruas jalan nasional di Aceh masih terdampak berat. Pada Lintas Bireuen–Aceh Utara, Jembatan Krueng Tingkeum putus dan sedang dipasang jembatan bailey dengan progres pendorongan mencapai 15 meter. Target pengoperasian sementara ditetapkan 14 Desember 2025, sementara pemasangan bailey di jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.
Ruas Bireuen–Bener Meriah juga masih terputus akibat putusnya oprit Jembatan Teupin Mane. Pemasangan bailey telah dilaksanakan sejak 10 Desember dan ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Kemudian koridor Bireuen–Aceh Tengah, sebanyak enam jembatan putus menghambat pembukaan jalur, sehingga penanganan terus dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh setelah Jembatan Teupin Mane fungsional, dengan target pemulihan koridor pada 30 Desember 2025.
Penanganan juga terus dilakukan di ruas Blangkejeren–Aceh Tenggara, di mana dua titik badan jalan amblas pada Ise-Ise dan Ponomon. Saat ini sedang dikerjakan penimbunan dan ditargetkan pulih 28 Desember 2025. Selanjutnya ruas menuju Kutacane juga terus ditangani dengan pemasangan bailey dan penimbunan oprit, dengan target fungsional pada 30 Desember 2025.
Kementerian PU melalui BPJN Aceh juga melaporkan bahwa beberapa jalur strategis sudah kembali dapat dilalui. Ruas Banda Aceh–Meureudu telah terhubung dan ruas Meureudu–Pidie Jaya–Bireuen telah kembali fungsional sejak 12 Desember 2025 setelah penyelesaian penimbunan oprit jembatan.
Selanjutnya jalan dari Lhokseumawe hingga Kota Langsa dapat dilalui menyusul selesainya pembersihan sedimen. Kemudian jalur Langsa–Kuala Simpang telah dibuka sejak 9 Desember.
Akses Kuala Simpang–perbatasan Sumut saat ini juga sudah fungsional untuk seluruh jenis kendaraan. Jalur Genting Gerbang–Celala–Aceh Tengah juga terhubung untuk roda dua, dengan target peningkatan akses roda empat pada 17 Desember. Kementerian PU saat ini tengah fokus pada penanganan Lintas Tengah Aceh karena terdapat 13 jembatan putus pada seluruh akses menuju Takengon.
Selain pemulihan jalan dan jembatan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memperkuat dukungan kebutuhan dasar di pengungsian. Total 30 personel, 3 truk, 3 mobil tangki air, 10 hidran umum, 6 toilet portabel, 3 septic tank, 15 toren, dan 10 toilet knock down telah dikerahkan ke Aceh Tamiang.
Selain Aceh Tamiang, pengerahan sarana dan prasarana juga dilakukan di Kabupaten Pidie berupa 1 mobil tangki air, 5 hidran umum, serta 2 personel pendamping. Untuk Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum. Kabupaten Gayo Lues dilakukan penguatan berupa 5 toilet portabel, 2 mobil tangki, 5 septic tank, 10 hidran umum, 3 truk, dan 2 kendaraan double cabin.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Tenggara telah didistribusikan 2 truk, 2 mobil tangki, 1 unit vacuum, 15 hidran umum, serta 10 toilet knock down. Di Aceh Timur, dukungan meliputi satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum 2.000 liter ke lima desa, yaitu Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh.
Seluruh unit teknis Kementerian PU terus bekerja tanpa jeda untuk mempercepat pemulihan, terutama pada titik-titik kritis yang mempengaruhi penyaluran bantuan dan mobilitas warga. Dengan berbagai langkah percepatan ini, diharapkan konektivitas Aceh dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. (*)
