daelpos.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kesiapan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, Aceh, Rabu (25/02) guna memastikan dukungan operasional bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh berjalan optimal.
Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian PU yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan. Konstruksi hunian ini dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.
Hunian dibangun dengan konsep modular guna mendukung kecepatan pelaksanaan serta efisiensi konstruksi, sekaligus memastikan standar kelayakan dan keselamatan bagi personel yang bertugas.
“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini dimana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” kata Menteri Dody.
Fasilitas yang disediakan meliputi bangunan dormitory dan office dengan kapasitas 84 orang di Hunian ASN Aceh Tamiang dan 36 orang di Hunian ASN di Kota Langsa. Hunian dilengkapi dengan ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas koordinasi dan lapangan.
Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan hunian tersebut merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh.
“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, terutama di bidang penanganan kebencanaan, dapat bekerja maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” ujar Menteri Dody.
Hunian dibangun di lokasi strategis guna mendukung mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya.
Melalui penyediaan dukungan operasional ini, Kementerian PU memastikan upaya percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.(*)
