daelpos.com – Pemerintah bergerak cepat merespons dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (3/3), Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026.
Sidang tersebut digelar untuk menyikapi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang berdampak pada terganggunya pasokan energi global akibat penutupan Selat Hormuz.
Penutupan jalur strategis itu dinilai berpotensi mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau setara 20,1 juta barel per hari. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga minyak global dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi, termasuk bagi Indonesia.
Menyikapi situasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat kita,” ujar Bahlil.
Menurutnya, persoalan Selat Hormuz bukan semata isu geopolitik, melainkan juga menyangkut jalur distribusi energi dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat tersebut, termasuk sebagian pasokan untuk Indonesia.
Pasokan minyak mentah (crude) Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara Timur Tengah sekitar 19 persen kebutuhan nasional atau setara 25,36 juta barel. Sementara sisanya dipasok dari Afrika, Amerika, hingga Brasil yang tidak melalui jalur tersebut.
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke negara lain yang dinilai lebih aman, termasuk dari Amerika Serikat. Strategi ini ditempuh guna menjaga keberlanjutan pasokan dalam negeri.
Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil memastikan relatif aman karena sebagian besar didatangkan dari negara-negara di luar kawasan konflik, termasuk Asia Tenggara.
Sementara untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih mengandalkan impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, Pemerintah mengarahkan mayoritas pasokan dari Amerika Serikat sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi.
Pengalihan sumber impor tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya optimalisasi energi domestik, termasuk memperkuat program biodiesel yang selama ini dinilai berhasil menopang ketahanan energi nasional.
Sidang turut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Wakil Tetap Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran) Luky Alfirman. Hadir pula delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan DEN, lembaga ini menggelar Sidang Paripurna minimal dua kali setahun dan Sidang Anggota sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Keputusan dan rekomendasi Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional cepat bagi kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
