daelpos.com — Data yang akurat menjadi salah satu kunci agar pembangunan kawasan transmigrasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Namun di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, data mengenai petani, lahan, hasil pertanian, infrastruktur hingga perkembangan kesejahteraan masyarakat masih tersebar dan belum terintegrasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang melakukan penelitian di kawasan tersebut. Persoalan data menjadi semakin penting karena Kobalima Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan air dan jaringan irigasi, ketersediaan bibit dan pupuk, hingga belum optimalnya sarana pascapanen dan distribusi hasil pertanian.
Hasil penelitian TEP ITS menunjukkan, belum terintegrasinya data membuat pembaruan informasi mengenai kondisi kawasan, perkembangan pertanian, infrastruktur, serta tingkat kesejahteraan masyarakat sulit dilakukan secara konsisten.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Tanpa data yang lengkap dan mutakhir, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menentukan kebutuhan prioritas, mengevaluasi program, hingga merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Sulit sekali untuk melakukan kajian program pengembangan di sini. Terkadang datanya tidak terisi, atau saat kita cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai,” ujar Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek, Selasa (8/9) lalu.
TEP ITS Bangun Sistem Data Terintegrasi
Berangkat dari persoalan tersebut, TEP ITS mengembangkan sistem digitalisasi untuk membantu monitoring sektor pertanian sekaligus memperkuat tata kelola data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.
Sistem berbasis web tersebut dirancang agar mudah digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam satu platform, berbagai informasi penting dapat dihimpun, mulai dari profil petani, kondisi dan pemanfaatan lahan, hasil panen, ketersediaan infrastruktur, hingga informasi lain yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.
Sistem tersebut juga dilengkapi ruang pengaduan masyarakat sehingga persoalan yang dihadapi warga dapat terdokumentasi dan menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun program.
“Kami berharap dapat membantu mentransformasi ke arah digitalisasi agar data yang ada dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur,” ujar anggota TEP ITS, Leonardi Paris Hasugian, Selasa (8/9) lalu.
Dengan sistem tersebut, data tidak hanya berfungsi sebagai arsip. Informasi yang terkumpul diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat perubahan kondisi kawasan dari waktu ke waktu, menentukan kebutuhan yang paling mendesak, sekaligus mengukur dampak program pembangunan terhadap masyarakat.
Dari Pelaporan Manual Menuju Basis Data Jangka Panjang
Sistem yang dikembangkan TEP ITS kemudian diuji coba melalui diskusi kelompok terarah bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Kehadirannya mendapat respons positif karena dinilai dapat menyederhanakan proses pelaporan sekaligus menjaga keberlanjutan data.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Maria Florentia Bere Tay, mengatakan sistem tersebut membantu mengatasi salah satu kendala yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.
“Sebelumnya pelaporan kami manual. Kehadiran sistem ini memudahkan kami dalam melapor, mengevaluasi, serta menyimpan data jangka panjang agar tidak hilang,” tuturnya, Kamis (1/10).
Manfaat serupa dirasakan sektor pertanian. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Laurens Bere, menilai ketersediaan data yang akurat mengenai tanaman pangan dan alat mesin pertanian dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengajukan dukungan program kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, digitalisasi data dapat memberikan dampak yang langsung terhadap tata kelola pembangunan. Pemerintah dapat mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa kebutuhan yang paling mendesak, di mana intervensi diperlukan, serta bagaimana perkembangan program dapat diukur dari waktu ke waktu.
Mendukung Transformasi Transmigrasi
Penguatan data menjadi bagian penting dari transformasi pembangunan transmigrasi yang saat ini diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu langkah digitalisasi dalam transformasi transmigrasi adalah pemetaan kawasan transmigrasi. “Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki basis informasi yang semakin kuat dalam merancang pengembangan kawasan,” dalam keterangannya.
Semangat yang sama disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, transformasi transmigrasi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
“Transformasi transmigrasi menjadi instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” ujarnya dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026, Kamis (5/2), di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya konektivitas digital untuk membuka kesempatan yang setara bagi masyarakat Indonesia.
“Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan,” ujarnya pada pidato pada sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan secara daring, pada Kamis (13/2/2025) silam.
Melalui inovasi TEP ITS di Kobalima Timur, digitalisasi diterjemahkan menjadi solusi konkret di tingkat kawasan. Data petani, lahan, produksi, infrastruktur, dan persoalan masyarakat dihimpun dalam satu sistem agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, teknologi bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru. Data yang lebih akurat dan terintegrasi diharapkan membuat pembangunan lebih terukur, bantuan lebih tepat sasaran, serta kebutuhan masyarakat transmigrasi lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata.
