daelpos.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatukan dua agenda strategis nasional, yakni hilirisasi sumber daya alam dan percepatan transisi energi, dalam satu payung koordinasi.
Langkah itu ditandai dengan pelantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).
Dalam jabatan barunya, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri ESDM. Penugasan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Usai pelantikan, Bahlil menegaskan kesiapannya menjalankan amanah yang diberikan Presiden, baik sebagai Menko maupun Menteri ESDM.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM,” ujar Bahlil.
Menurutnya, amanah tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Bahlil mengatakan, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi diperlukan agar dua agenda tersebut tidak lagi berjalan secara parsial.
Apalagi, kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global saat ini menuntut adanya penguatan ketahanan serta kemandirian energi nasional.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” jelasnya.
Bahlil menekankan, kedua agenda tersebut harus dijalankan secara komprehensif dan terukur.
“Ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” sambungnya.
Penyatuan koordinasi ini diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Kebijakan tersebut juga berkaitan langsung dengan kepentingan publik, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, hingga kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Penugasan baru Bahlil juga melanjutkan sejumlah agenda yang sebelumnya telah berjalan.
Bahlil sebelumnya dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menyiapkan berbagai proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Presiden Prabowo juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan berada dalam satu kendali koordinasi, pemerintah berharap agenda hilirisasi dan transisi energi dapat bergerak lebih terpadu, mulai dari penyiapan proyek prioritas hingga pelaksanaan di lapangan.
Langkah ini sekaligus menempatkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan transformasi sektor energi sebagai bagian dari agenda strategis yang saling berkaitan.
