DAELPOS.com – Berdasarkan Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Tahun 2018, presentase kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada tahun 2018 sebesar 19,7% dan sebesar 12,4% PUS di Indonesia yang ingin mengikuti program KB tetapi tidak tersedianya alat kontrasepsi yang mereka inginkan (Unmet Need), sebanyak 4,5% unmeet need for spacing (PUS yang ingin menunda untuk memiliki anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai alasan, seperti tidak mendapatkan alat kontrasepsi yang di inginkan, dan lain sebagainya) dan 7,8% unmeet need for limiting (mereka yang sudah tidak ingin punya anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun).
Fenomena unmet need ini bersifat multi dimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses dan kualitas pelayanan. Padahal mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan KB yang baik adalah hak setiap warga Negara Indonesia.
Seperti yang dikatakan Kepala BKKBN, “Harusnya unmet need ini nol. Zero unmet need, jangan ada lagi orang ingin KB tapi tidak terlayani KB”. Dalam kesempatan lain Kepala BKKBN mengatakan “Sekarang ini 80persen orang yang melahirkan belum memutuskan mau memakai kontrasepsi apa, padahal belum ingin punya anak dalam waktu satu sampai dua tahun dan tidak sedikit yan hamil tidak dikehendaki karena tidak pakai kontrasepsi. Pede tidak hamil karena suami long distance, eh pas mendarat, hamil”.
Wilayah perbatasan antar provinsi dan jauh dari kota kerap kali menjadi area yang mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi. BKKBN merespon hal ini, selain dengan rangai pasok pendistribusian alkon yang dinamis, juga dengan menggelar pelayanan KB gratis di Puskesmas Dadirejo, Kabupaten Purworejo, perbatasan provinsi Jawa Tengah dengan DI. Yogyakarta. Pelayanan ini diikuti oleh sekitar 200 calon akseptor dari wilayah sekitar Puskesmas.
Berada di perbatasan antar provinsi memunculkan problematika fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan kerap kali tidak selengkap faskes yang dekat dengan pusat pemerintahan. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggalang pelayanan untuk mengupayakan agar tidak ada calon akseptor yang tak terlayani meski berdomisili di garis perbatasan provinsi.
Kepala BKKBN mengatakan “Kami memastikan daerah-daerah perbatasan itu bisa terlayani dengan baik. Seperti disini, di Brebes juga kita cek semua apakah alatnya cukup tidak, susuknya cukup tidak, karena kemarin isunya susuknya stock out ternyata tidak, suntiknya cukup tidak, jarumnya tumpul tidak, tadi saya sengaja pasang karena ada isu jarum BKKBN itu tumpul ternyata tadi tidak tumpul, pisaunya juga isunya kurang tajam ternyata tidak”. BKKBN juga tengah menyiapkan peraturan baru terkait distribusi alkon, “Kelak alkon tidak hanya diberikan kepada bidan dan faskes ber-BPJS tapi faskes swasta dan bidan yang tidak ada BPJSnya juga kami berikan” Ujar Kepala BKKBN.
Dengan mendekatkan pelayanan ke wilayah perbatasan, diharapkan faktor akses pada pelayanan dapat teratasi. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga (fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan).
Selain itu, Kepala BKKBN melaksanakan sosialisasi program KKBPK bagi Polri dan Bhayangkari di kantor Bupati Purworejo, dalam kesempatan ini Kepala BKKBN mengatakan “Generasi sehat dan cerdas itu harus terencana, untuk laki-laki mempersiapkan sperma yang sehat dan unggul butuh 75 hari dengan konsumsi zinc dan asam folat, dan 200 hari untuk perempuan mempersiapkan sel telurnya, dengan konsumsi asam folat. Persiapan ini juga bisa menghindari anak stunting dan cacat, anak pendek itu belum tentu stunting ya tapi stunting sudah pasti pendek”. (Humas)
