DAELPOS.com – Transmigrasi menjadi salah satu program penting di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilaksanakan dengan paradigma berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan warga transmigran namun juga memastikan masyarakat lokal tetap nyaman dan bisa tumbuh bersama-sama sehingga tidak ada ketimpangan dalam realisasi program tersebut.
Hal ini, kata Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) keberhasilan program transmigrasi juga sebagai salah satu indikator yang wajib diperhatikan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan banyak peningkatan termasuk kesejahteraan penduduk.
“Kebutuhannya dan konteks ruang waktunya beda. Yang kita lakukan adalah adalah bagaimana melakukan distribusi kesejahteraan ini bukan pendapatan sebanyak-banyaknya dipindahkan tapi bagaimana KPI (Key Performance Indicator) adalah apakah si keluarga yang dipindahkan sejahtera dan bagaimana masyarakat lokal menerimanya, jangan sampai ada resistensi,” papar Menko AHY didampingi Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 dengan tema Membangun Fondasi Transformasi Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Terkait paradigma baru yang digunakan dalam program transmigrasi ini tidak hanya berfokus pada jumlah keluarga yang dipindahkan. Namun lebih dari itu, capaian kesejahteraan warga transmigran dan masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama untuk mengukur keberhasilan program ini.
Seperti diketahui, transmigrasi menjadi salah satu program unggulan Presiden Soeahrto yang manfaatnya terus dirasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan kesejahteraan warga melalui program ini akan terus gencar dilakukan, salah satunya dimulai dengan dibentuknya Kementerian Transmigrasi sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri.
Dengan demikian maka tujuan program transmigrasi akan tepat sasaran dengan tetap meningkatkan produktivitas masyarakat lokal. Tentu saja hal ini bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara semua K/L termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR, Kementerian Perumahan dan Pemukiman, dan Kementerian Perhubungan.
“Kita ingin melakukan akulturasi yang tepat yang diinginkan oleh penghuni lokal. Mereka harus mendapatkan pekerjaan baru dan kehidupan yang baik. Itu insentif real bagi program transmigrasi dan tentu dilakukan bersama-sama,” tegas Menko AHY.
Selain Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, hadir juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.
